Obligasi Bertenor 7 Tahun Agar Sehat

JAKARTA – Tahun depan Jakarta akan menerbitkan obligasi daerah dengan tenor 7 tahun. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memiliki alasan tersendiri terkait penetapan tenor minimal tujuh tahun untuk obligasi daerah senilai 3,5 triliun.

Dia menyebutkan alasan tersebut, agar skema pembiayaan kreatif dapat berjalan secara sehat, transparan, dan sesuai dengan karakter proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayai. “Walaupun ada pemotongan dana bagi hasil, kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta jauh lebih sehat, dan terbuka. Itulah alasan tenor tujuh tahun minimum,» kata Pramono, Rabu.

Dia pun memastikan Pemprov memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran obligasi tersebut. Penerbitan obligasi justru akan membuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta menjadi lebih sehat.

“Jakarta pasti sanggup. Dengan creative financing ini, APBD Jakarta akan menjadi lebih sehat. Mudah-mudahan lebih membawa manfaat bagi masyarakat,” tutur Pramono. Dia menyebutkan obligasi daerah senilai 3,5 triliun itu akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek pelayanan publik yang bersifat jangka panjang.

Beberapa proyek yang akan didanai itu, antara lain pembangunan LRT rute Manggarai-Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah, sekolah, embung, polder, serta infrastruktur publik lainnya. Lebih lanjut, dia mengungkapkan penerbitan obligasi daerah itu merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia.

Untuk itu, Pemprov memilih nilai penerbitan yang relatif kecil dibandingkan kapasitas APBD Jakarta yang mencapai sekitar 81 triliun. Pramono berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain apabila pelaksanaannya berhasil.

“Ini adalah pertama kali obligasi daerah yang diluncurkan di republik ini. Kalau ini berhasil dan kemudian menjadi instrumen creative financing, saya yakin ini bisa dicontoh di daerah-daerah lain,” ujar Pramono. ν Ant/G-1