Lawan Tambang Ilegal, ESDM Bentuk Dirjen Penegakan Hukum Baru

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memiliki Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) untuk memaksimalkan penertiban tambang ilegal di Indonesia.

“Dirjen Gakkum ini sebentar lagi sudah mau dilantik. Untuk organisasinya sudah,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/6).

Yuliot menyampaikan bahwa Presiden sudah menetapkan siapa yang akan menjadi dirjen, namun ia tidak mengungkapkan siapa sosok tersebut. Yang jelas, kata dia, sebentar lagi akan dilakukan pelantikan.

Sebelum ada Dirjen Gakkum, Yuliot menyampaikan evaluasi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sudah berlangsung sejak 2022. Kementerian ESDM sudah mengevaluasi IUP-IUP yang tidak berkegiatan, dan sudah ada 2.078 IUP yang dicabut pada 2022.

Ke depan, ujar dia, Dirjen Gakkum akan bertugas untuk melihat pemilik IUP mana yang memenuhi persyaratan kegiatan pertambangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, pemilik IUP mana yang patuh terhadap perizinan yang sudah mereka dapatkan, hingga dampak ekonomi dari masing-masing IUP.

“Hingga berapa banyak tenaga kerja yang terserap (oleh kehadiran tambang), itu nanti akan ada evaluasi,” kata Yuliot.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang segera dibentuk di Kementerian ESDM, akan dipimpin oleh aparat, mulai dari polisi, tentara, atau jaksa.

Bahlil mengakui selama ini pengelolaan tambang di Indonesia belum transparan. Hal itu karena Bahlil mendapati laporan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (RKAB) lambat dalam proses penerbitannya.

Oleh karena itu, dengan penambahan direktorat baru di institusi yang dipimpinnya tersebut, Bahlil berharap agar Ditjen Gakkum bisa menyelesaikan permasalahan izin usaha pertambangan (IUP), sekaligus menjadikan tata kelola pertambangan di Indonesia lebih transparan.