Kelas Menengah di Persimpangan Ekonomi: Butuh Suntikan, Bukan Hanya Harapan

JAKARTA - Stimulus ekonomi sebaiknya tidak hanya menyasar pada kelompok rentan, tetapi kelas menengah pun juga perlu diberikan perhatian. Sebab, mereka turut menghadapi tekanan ekonomi termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan total anggaran 24,44 triliun rupiah untuk lima kebijakan stimulus. Tujuannya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 tetap mendekati 5 persen.

Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah menyoroti pentingnya inklusivitas dalam implementasi program stimulus ekonomi pemerintah. Menurutnya, selain fokus pada kelompok rentan, kebijakan tersebut juga perlu menjangkau kelas menengah yang kini menghadapi tekanan ekonomi.

"Kita juga perlu melihat kelas menengah yang kini menghadapi tekanan. Kita berharap masyarakat kelas menengah dapat turut merasakan stimulus ekonomi yang inklusif sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh," tutur legislator dari Dapil Jawa Timur IV itu di Jakarta, Rabu (4/6).

Charles mengingatkan kelas menengah selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik, yang merupakan komponen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Tekanan terhadap kelompok ini, seperti PHK dan penurunan penghasilan di sektor industri, jasa, dan ekonomi kreatif, dinilainya sudah mulai mengkhawatirkan.

“Perlu diingat, kelas menengah selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik. Menjaga kelompok kelas menengah tetap kuat artinya kita menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” sebut Charles.

Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut juga mengapresiasi program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan kepada pekerja berpenghasilan rendah sebagai bagian dari stimulus. Namun, dia menegaskan perlindungan sosial ke depan juga harus mulai menjangkau kelompok kelas menengah bawah yang rentan turun kelas akibat tekanan ekonomi.

Dia berharap, stimulus ekonomi yang diberikan bukan hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan yang lebih merata dan tahan terhadap guncangan eksternal.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga menekankan masyarakat, terutama kelompok rentan dan pelaku usaha kecil, membutuhkan kepastian ekonomi dalam jangka menengah. Karena itu, dia mendorong pemerintah memperkuat intervensi pada sektor-faktor yang menghasilkan nilai tambah, seperti pertanian, UMKM, dan sektor padat karya.

Dia menilai langkah tersebut dapat menciptakan efek ganda yang lebih luas serta memperkuat daya tahan masyarakat terhadap potensi gejolak ekonomi di masa mendatang.

Pemerintah rencananya mengucurkan anggaran 24,44 triliun rupiah untuk lima kebijakan stimulus. Dari jumlah tersebut, 23,59 triliun rupiah bersumber dari APBN, sedangkan sisanya 0,85 triliun rupiah dari non-APBN.

Kelima kebijakan tersebut mencakup diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial seperti sembako dan bantuan pangan, BSU bagi pekerja bergaji rendah, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja untuk industri padat karya.

Sektor Bisnis

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menilai pemerintah hanya fokus pada pemberian insentif untuk mendorong konsumsi rumah tangga, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah. "Seharusnya insentif sektor industri dan sektor bisnis juga harus diberi insentif," tegasnya.