Indonesia Semakin Rentan terhadap Perubahan Iklim, Pustral UGM Tekankan Pentingnya Infrastruktur Berkelanjutan

YOGYAKARTA – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa suhu udara di Indonesia telah meningkat 0,45 hingga 0,75 derajat Celsius, sementara permukaan air laut diproyeksikan naik antara 0,8 hingga 12 sentimeter per tahun. Kondisi ini mengancam sekitar 65 persen dari total 275 juta penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir.

Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., menyampaikan bahwa situasi ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap dampak kenaikan muka air laut, bahkan menempatkan Indonesia di peringkat ke-14 dalam Global Climate Risk Index. “Ini menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap krisis iklim,” ujarnya dalam webinar bertema Sustainable Infrastructure Development: Meeting the Climate Challenge, yang digelar Selasa (27/5).

Webinar tersebut diselenggarakan di tengah meningkatnya urgensi aksi iklim global, menyusul pencatatan suhu rata-rata global yang telah mencapai 1,51°C di atas level pra-industri pada April 2025. Ikaputra menekankan perlunya kehadiran para ahli, pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku industri untuk bersama-sama mendorong pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Acara ini menghadirkan sejumlah pembicara kunci, di antaranya John Robertho (Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana PT Kereta Api Indonesia), Moekti Handajani Soejachmoen (Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization/IRID), serta Prof. Ir. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc., Ph.D. dari Universitas Indonesia. Guru Besar UGM Prof. Danang Parikesit turut membuka diskusi, dengan moderator Yuli Isnadi, Ph.D., dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM.

John Robertho memaparkan strategi dekarbonisasi PT KAI melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Ia menyebut bahwa PT KAI berhasil meraih skor ESG sebesar 41 dari S&P Global—menempatkan perusahaan ini di jajaran 20% terbaik secara global dalam sektor transportasi. “Kami juga telah mengembangkan 64 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), menggunakan biodiesel B40, dan menerapkan sistem green building untuk gedung-gedung LRT Jabodetabek,” tambahnya. Inisiatif lain seperti kereta listrik dan prototipe green train (KRDE Hybrid) menunjukkan komitmen KAI terhadap transportasi berkelanjutan.

Sementara itu, Moekti Handajani menegaskan bahwa dekarbonisasi energi merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai target net zero emissions (NZE) tahun 2050 sesuai Persetujuan Paris. Ia mengingatkan bahwa proses transisi energi harus bersifat adil dan tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat. “Dekarbonisasi bukan hanya soal emisi, tapi juga soal investasi, keberlanjutan ekonomi, dan keadilan sosial,” katanya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara sumber daya alam, sumber daya manusia, regulasi, pembiayaan, serta kerjasama riset dan teknologi. “Kita butuh kolaborasi lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk mendorong inovasi dan transisi energi yang menyeluruh,” ujar Moekti.

Prof. Mohammed Ali Berawi menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur yang berketahanan iklim harus melibatkan semua pemangku kepentingan—industri, akademisi, dan pemerintah. Ia menekankan perlunya menciptakan proyek infrastruktur bernilai tambah melalui efisiensi, inovasi, dan alih teknologi. “Kita perlu membangun infrastruktur yang terintegrasi dan multifungsi, serta mampu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus mendorong peningkatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sebagai pondasi utama untuk menciptakan masa depan yang inklusif dan tangguh terhadap krisis iklim.