Mensos Mengingatkan Pemda Terkait Perekrutan Siswa Sekolah Rakyat Harus Berbasis DTSEN 

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengingatkan pemerintah daerah (pemda) terkait perekrutan siswa untuk Sekolah Rakyat yang harus berbasiskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Tidak boleh tambah sendiri (siswa Sekolah Rakyat). DTSEN yang bicara," kata Mensos Saifullah Yusuf dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Senin (05/5).

Ia menegaskan siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat harus atas persetujuan wali kota dan gubernur, sehingga betul-betul dipastikan dari keluarga miskin.

"Setelah ada data dari DTSEN, baru cek ke rumah dan cek kesehatan. Tidak ada tes akademik," ucap Mensos.

Lebih lanjut, ia menjelaskan anak-anak dari keluarga dengan kategori Desil 1 lah yang berhak mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat. Nantinya, kata dia, para orang tua siswa akan diberdayakan dan rumahnya akan diperbaiki.

"Kawasan di sekitar Sekolah Rakyat direhabilitasi dan ekonomi tumbuh. Kurang apa, paket komplit. Gimana Pak?" kata Mensos Saifullah Yusuf.

Untuk itu ia meminta peran aktif para kepala daerah dan jajarannya untuk mengawal program tersebut dengan baik, karena memiliki dampak sosial dan ekonomi secara langsung.

"Kita diperintah Presiden gandeng tangan antar kementerian/Lembaga dan daerah," ujar Mensos.

Sebagai bukti keseriusan, Mensos pun meminta para kepala daerah menyiapkan lahan delapan hektare untuk pendirian Sekolah Rakyat pada daerah masing-masing.

Ia menyebutkan keterlibatan kepala daerah dalam program ini telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Sebagai informasi, para kepala daerah yang hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid, Wakil Gubernur SultengReny Lamadjido, Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Salim Mengga, Bupati Tojo Una-Una Surya, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, dan Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nache.