RI Harus Perkuat Dukungan Kredit UMKM

Jakarta – Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen per tahun masih relevan untuk membantu akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penurunan bunga KUR menjadi 5 persen per tahun dari sebelumnya 6 persen.

Seperti dikutip dari Antara, Nailul Huda saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/5), menyebut dampak penurunan bunga KUR dari 6 persen menjadi 5 persen tidak akan terlalu signifikan karena selisihnya hanya 1 persen.

Bunga KUR sebelumnya ditetapkan 6 persen untuk pengajuan pertama, kemudian meningkat 1 persen pada pengajuan berikutnya dengan batas maksimal 9 persen. Namun, mulai 2026 pemerintah menetapkan skema bunga KUR menjadi flat 6 persen untuk semua pengajuan.

“Sudah ada skema KUR dengan bunga saat ini sebesar 6 persen untuk semua usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah ini sudah tepat untuk membantu pelaku UMKM kita dalam mengakses modal,” kata Nailul.

Ia menjelaskan, penurunan bunga KUR juga berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah karena selisih antara bunga komersial dan bunga KUR ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dengan kondisi saat ini, beban pemerintah meningkat karena bunga KUR menjadi 5 persen dan di ketidakpastian ekonomi biaya risiko menjadi naik,” ujarnya.

Selain itu, Nailul mengingatkan agar penyaluran KUR tetap difokuskan pada badan usaha UMKM, bukan diperluas kepada individu, untuk menghindari potensi moral hazard. Ia juga menyoroti masih adanya penggunaan dana KUR untuk keperluan non-usaha.

“Sekarang saja banyak KUR yang digunakan untuk keperluan non usaha, apalagi diperbolehkan untuk individu. Moral hazard-nya akan semakin besar,” katanya.

Tekankan Kolaborasi

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan ekonomi kreatif berbasis kawasan.

“Pemerintah memastikan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi bagian integral dari program kerja prioritas nasional. Kita ingin setiap program negara memberikan efek domino yang nyata bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat rentan,” kata Muhaimin saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di M Bloc Space, Jakarta, Senin.

Rapat tersebut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman serta Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya. Pertemuan membahas kontribusi kementerian dalam mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), serta percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.