Perjalanan Penduduk dengan Moda Transportasi Publik Capai 20,97 Persen

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik pada tahun 2024 mencapai 20,97 persen dan angka ini sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Tercapainya target perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik yang mencapai 20,97 persen, dengan peningkatan titik integrasi antarmoda menjadi 26 titik,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta Pusat, Rabu (9/4).

Hal ini dia kemukakan saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pramono mengatakan, tercapainya target perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik sejalan dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berupa penyediaan 6.565 unit armada angkutan umum yang melayani 3,9 juta penumpang per hari.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga mencatat terdapat sekitar 6,64 persen rasio jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung pada lokasi transportasi massal pada tahun 2024 dan 97,30 persen jalan diketahui dalam kondisi terpelihara.

Lalu, kaitannya dengan transportasi massal, Pramono juga menyampaikan terkait progres pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota yang mencapai 84,45 persen per Desember 2024.

Proyek pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI ke Kota sepanjang 5,6 kilometer. Terdapat tiga paket pekerjaan yang berjalan di sini yaitu paket kontrak CP 201, CP 202 dan CP 203.

Adapun Bundaran HI-Monas merupakan bagian CP 201 dan yang mencapai pembangunan tertinggi dari ketiga CP.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyatakan, pihaknya akan membahas LKPJ yang disampaikan Gubernur Pramono secara intensif melalui komisi-komisi yang ada. Pihak legislatif juga akan mengawal hasilnya agar berdampak positif bagi masyarakat Jakarta.

“Secara khusus, laporan ini telah diaudit oleh BPK. Jadi, kami sudah menerima hasil auditnya. Selanjutnya, kita akan melihat dampak langsung kepada masyarakat dari serapan anggaran dalam rapat-rapat komisi," katanya.

Hasilnya juga akan dirangkum dalam laporan masing-masing fraksi dan disampaikan dalam Rapat Paripurna berikutnya.