Insentif Dinilai Diperlukan untuk Wujudkan Zero ODOL di 2027

JAKARTA - Pengamat transportasi dari Inisiasi Strategis Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai insentif diperlukan untuk mendukung terwujudnya kebijakan zero over dimension overloading (ODOL) 2027, sekaligus meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional secara bertahap.

Menurut Deddy, insentif dapat menjadi pendorong bagi pelaku usaha logistik menjalankan transisi menuju penerapan zero ODOL.

"Kebijakan zero ODOL sebenarnya sudah diwacanakan sejak beberapa tahun silam," kata Deddy dalam keterangan di Jakarta, Selasa (11/8).

Menurut Deddy, pemerintah perlu memastikan kebijakan zero ODOL didukung langkah yang terukur agar proses transisi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas distribusi barang dan logistik nasional.

Peneliti Senior Instran ini menilai penyusunan roadmap menjadi bagian penting agar seluruh pemangku kepentingan memiliki arah yang sama dalam mempersiapkan penerapan zero ODOL secara bertahap dan berkelanjutan.

Pemerintah sebelumnya menyatakan akan memberikan solusi agar dunia usaha dapat melakukan transisi menuju zero ODOL tanpa mengganggu kelancaran kegiatan logistik di berbagai wilayah Indonesia.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga menyiapkan insentif bagi perusahaan logistik untuk mengganti armada yang belum sesuai ketentuan menjadi kendaraan yang memenuhi standar keselamatan yang berlaku.

Deddy menilai pemberian insentif perlu disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur sehingga kebijakan yang diterapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha dan mendukung kelancaran distribusi logistik.

Menurutnya, penggunaan kendaraan logistik berbasis listrik masih memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai karena ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) masih terbatas di berbagai daerah.

Ia mengatakan keterbatasan infrastruktur tersebut perlu menjadi perhatian agar proses transisi menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan dapat berjalan efektif sesuai kebutuhan operasional angkutan logistik nasional.

Deddy juga menilai pengembangan angkutan multimoda menjadi pilihan strategis untuk mengurangi ketergantungan distribusi logistik terhadap angkutan truk dalam mendukung implementasi kebijakan zero ODOL.

Ia menjelaskan pola distribusi menggunakan kapal dan kereta api sebagai angkutan utama kemudian dilanjutkan truk sebagai pengumpan dinilai menjadi model yang lebih ideal meski berbiaya tinggi.

"Memang paling ideal itu pengangkutan logistik utama menggunakan angkutan kereta api as role model multimoda dengan kapal lalu transfer ke kereta api baru feeder-nya menggunakan truk, tapi mahal karena double handling," bebernya.

Karena itu, menurut Deddy, pemerintah perlu memberikan insentif maupun subsidi agar biaya angkutan multimoda menjadi lebih kompetitif sehingga semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkannya.

"Untuk memangkas biaya mahal ada peran pemerintah memberikan subsidi angkutan feeder logistik atau subsidi menggunakan angkutan kereta api," katanya.