BNN: Tim Terpadu Lintas Instansi Perkuat Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika

KABUPATEN BOGOR– Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan pembentukan tim terpadu lintas instansi untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi narkotika dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8), mengatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh tempat rehabilitasi memberikan pelayanan sesuai standar.

"Saya mendorong agar terbentuk tim pengawasan terpadu lintas empat instansi, terdiri dari pusat sampai ke kabupaten dan kota," kata Suyudi.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam penandatanganan nota kesepahaman antara BNN, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN Lido.

Menurut Suyudi, pemerintah masih menemukan penyelenggaraan rehabilitasi yang belum memenuhi standar, tidak didukung tenaga kompeten, bahkan belum memiliki izin.

Ia juga menyoroti adanya praktik pelayanan yang tidak sesuai standar sehingga berpotensi semakin membebani penyintas maupun keluarganya.

Oleh karena itu, BNN mengusulkan sejumlah langkah strategis, mulai dari pendataan dan registrasi seluruh penyelenggara rehabilitasi, penilaian mutu secara terukur hingga sertifikasi pemberi layanan.

Suyudi menekankan standar pelayanan harus berlaku bagi seluruh penyelenggara rehabilitasi, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat.

Menurut dia, standardisasi tersebut harus diikuti mekanisme pengawasan yang jelas agar ketentuan tidak hanya menjadi aturan tertulis tanpa penerapan di lapangan.

Tim pengawasan terpadu yang diusulkan nantinya memiliki sejumlah tugas, di antaranya melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala, audit terhadap laporan penyelenggara serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses penyintas dan keluarganya.

Tim tersebut juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran serta menyusun laporan berkala kepada instansi terkait.

"Apabila kemudian hari terbukti terdapat penyelenggara yang mengeksploitasi penyintas atau korban, tentunya kita tidak boleh ragu untuk tegas terhadap temuan tersebut," ujarnya.

Suyudi mengatakan penguatan pengawasan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemulihan penyalahguna narkotika secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pemulihan, menurut dia, tidak boleh berhenti setelah seseorang keluar dari tempat rehabilitasi, tetapi harus dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial, peningkatan keterampilan, pemberdayaan hingga memperoleh kesempatan kerja.