Pemkab Tulungagung Siapkan 7,1 Hektare Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menawarkan lahan seluas 7,1 hektare di Desa Rejosari, Kecamatan Gondang, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Lahan itu merupakan salah satu aset Pemkab Tulungagung yang tidak terpisah, sehingga cocok untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharuddin, di Tulungagung, Selasa.

Sebelumnya Baharudin meninjau lokasi tersebut bersama perwakilan dari Direktorat Jenderal Kementerian Sosial RI.

Lahan yang ditawarkan berada persis di sebelah SMPN 5 Tulungagung dan saat ini masih berupa lahan produktif.

Namun, Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharuddin memastikan bahwa lahan tersebut tidak berstatus lahan hijau dan sudah termasuk dalam zona pengembangan permukiman.

Menurut dia, realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Tulungagung masih menunggu keputusan dari kementerian terkait, termasuk harmonisasi program dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai fasilitas pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Belum ada pembukaan pendaftaran siswa karena sarana dan bangunannya masih menunggu pembangunan. Namun, konsepnya sudah jelas, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung negara,” ujarnya.

Fasilitas Sekolah Rakyat akan mencakup pendidikan formal jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan standar nasional, serta asrama dan kebutuhan hidup harian siswa. Selain kurikulum reguler, siswa juga akan dibekali pendidikan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan hidup.

Ahmad mengungkapkan, Pemkab Tulungagung  juga sedang mencermati sekitar 3.000 anak usia sekolah di Tulungagung yang tidak melanjutkan pendidikan. Mereka berpotensi menjadi sasaran penerima manfaat program ini.

“Nanti kita kaji, apakah mereka tidak sekolah karena kendala ekonomi atau faktor lain. Sekolah Rakyat bisa menjadi jawaban,” katanya.