Pemprov Kalsel dan Menko Polkam Bahas Penanganan Karhutla

Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan, BNPB, dan BMKG membahas penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jakarta, Kamis.

“Rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Menko Polkam, turut dihadiri sejumlah menteri, perwakilan lembaga terkait, unsur TNI, Polri, dan kejaksaan,” kata Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel Ahmad Bagiawan dalam keterangannya di Banjarmasin, Kamis malam.

Ia menyebutkan pembahasan tersebut dilaksanakan dalam agenda Rakor Tingkat Menteri Pembahasan Launching Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dan Launching Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

“Kami menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi potensi bencana karhutla tahun ini. Kami telah menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi karhutla,” ujarnya.

Bagiawan memastikan pihaknya berkoordinasi intens dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, serta lembaga terkait dalam memitigasi bencana karhutla.

Dia menuturkan, BPBD Kalsel menyiapkan dan rutin untuk tahun ini sebesar Rp23 miliar untuk penanggulangan bencana, seperti karhutla, banjir, dan angin puting beliung.

Selain itu, kata Bagiawan, pemerintah daerah setempat juga menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp300 miliar yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengapresiasi BPBD Kalsel yang telah menyusun dokumen kontingensi karhutla untuk periode 2025-2027, berisi tentang strategi dan langkah yang akan menjadi acuan dalam menangani karhutla secara efektif.

"Kami berharap tahun ini tidak terjadi karhutla yang meluas seperti yang pernah terjadi pada 2023, karena dampaknya sangat besar terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas penerbangan, maupun hubungan dengan negara tetangga,” tutur Bagiawan.

Dalam rakor itu BMKG menyampaikan prakiraan cuaca yang dapat menjadi acuan dalam langkah pencegahan dan mitigasi karhutla di daerah rawan seperti di Provinsi Kalsel.

Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menekankan penting kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi seperti karhutla saat memasuki kemarau.