Pro-Growth Mode, BI Jaga Stabilitas dengan Kebijakan Fleksibel

JAKARTA – Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dengan mengendalikan risiko sistemik dan memastikan intermediasi keuangan berjalan optimal.

Bank Indonesia secara berkala menyesuaikan kebijakan makroprudensialnya sesuai dengan kondisi ekonomi domestik dan global.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyampaikan bank sentral fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial tetap diarahkan pro-growth dan longgar untuk mendorong intermediasi sesuai dengan siklus keuangan melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

“Mulai 1 April 2025, penguatan KLM yang sebelumnya ditetapkan 4 persen dari DPK, ditingkatkan menjadi 5 persen per 1 April 2025 dengan potensi tambahan likuiditas lebih dari Rp80 triliun, sehingga secara total menjadi Rp375 triliun,” kata Juda melalui keterangan resminya di Jakarta, Rabu (5/3).

Kebijakan ini, menurut bank sentral, ditujukan untuk mendorong kredit perbankan ke sektor riil atau sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi dalam penciptaan lapangan kerja, yang sejalan dengan program Asta Cita pemerintah.

Dukungan kebijakan makroprudensial juga dilakukan melalui sinergitas Bank Indonesia dengan kebijakan kementerian/ lembaga yang saat ini difokuskan pada dua sektor utama, yaitu perumahan dan pertanian, termasuk hilirisasi dan ketahanan pangan.

Komitmen Bank Indonesia yang terus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan telah terangkum dalam buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 44, Februari 2025 (KSK 44) yang diluncurkan pada Rabu di Jakarta.

Buku KSK 44 juga mencatat bahwa stabilitas sistem keuangan pada 2024 tetap terjaga dan mendukung kinerja ekonomi Indonesia agar tetap bertumbuh.

Hal ini turut ditopang dengan tingkat inflasi yang berada di dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga baik, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.

Sejalan dengan itu, intermediasi perbankan juga tumbuh didukung faktor penawaran dari minat penyaluran kredit dan kecukupan kapasitas pembiayaan oleh perbankan dan industri keuangan non-bank.

Adapun peluncuran buku KSK ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mitra strategis untuk memahami kondisi terkini stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Dengan begitu, langkah-langkah mitigasi dapat dirumuskan, membangun kepercayaan pelaku sektor keuangan terhadap sistem keuangan, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial.

Sebagai penutup rangkaian acara peluncuran buku KSK 44, Bank Indonesia menggelar seminar “Peran Pembiayaan Sektor Prioritas Untuk Mendukung Terwujudnya Asta Cita" yang mengulas topik-topik hangat seperti arah kebijakan makroprudensial yang sejalan dengan Asta Cita, strategi perbankan untuk mendorong intermediasi yang sehat, dan dukungan pembiayaan perbankan pada sektor perumahan.

Sejumlah narasumber hadir dalam seminar tersebut antara lain Asisten Gubernur Bank Indonesia Solikin M Juhro, Direktur Consumer PT Bank Tabungan Nasional (Persero) Tbk Hirwandi Gafar, serta Ketua Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP Real Estate Indonesia Adri Istambul Lingga Gayo.