Kabupaten Bogor Gelontorkan 181 Ton Beras

BOGOR – Selama 37 penyelenggaran gerakan pangan murah (GPM), Pemkab Bogor, Jawa Barat, teah menggelontorkan 181 ton beras. Ini terdiri dari 100 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 100 ton dan beras medium 81 ton. “Tujuan GPM ini untuk menjaga stabilitas harga pangan,” tutur Penjabat Bupati Bogor, Bachril Bakri di Cibinong, Senin (17/2).

Dia mengatakan ini saat menghadiri gelaran GPM di Kantor Kelurahan Nanggewer Mekar, Cibinong, Senin. “Kita juga ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang bulan puasa,” katanya.

Bachril menjelaskan, GPM menjadi upaya Pemkab Bogor dalam menjaga stabilitas harga pangan. Selain itu, juga memudahkan masyarakat menjangkau berbagai kebutuhan pangan dengan harga di bawah rata-rata.

Program GPM memberikan subsidi berupa fasilitasi distribusi pangan dari Pemkab Bogor senilai 2.000 per kilogram. “Apa-apa kan di luar sudah mahal. Sekarang, dengan adanya acara ini, kami merasa terbantu. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus diadakan,” ujar Bachril.

Pemkab Bogor sudah lebih dari 37 kali menyelenggarakan GPM sejak tahun lalu dengan omzet di atas 3,8 miliar. Selama 37 kali penyelenggaraan, ada 264.957 kilogram komoditas telah dijual. Ini terdiri dari tadi yang sudah disebutkan beras program SPHP 100 ton dan beras medium 81 ton.

Kemudian ada telur ayam ras 13,8 ton, daging ayam ras 3 ton, dan daging sapi 2 ton. Kemudian, minyak goreng 35.000 liter, gula pasir 24.000 kilogram, dan cabai rawit merah 762 kilogram.

Lalu ada juga cabai merah keriting 751 kilogram, bawang merah 17.00 kilogram, dan bawang puting 1.750 kilogram. Menurutnya, GPM juga menjual berbagai komoditas pangan dengan harga lebih murah dari pasaran. Contoh, beras SPHP dijual dengan harga 54.000/5 kilogram.

Depok

Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, menyatakan pentingnya keseimbangan harga pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa merugikan petani.

“Harga pangan yang stabil bukan berarti murah, melainkan harus tetap menguntungkan petani sekaligus terjangkau oleh konsumen,” jelas Maino Dwi Hartanto, di Depok, Senin (17/2).

Jika harga terlalu murah, lanjut dia, petani akan kesulitan menutup biaya produksinya. Untuk itu, perlu menjaga keseimbangan agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak. Sedangkan masyarakat bisa membeli bahan pangan dengan harga wajar.

Dia juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas pangan utama, seperti bawang putih dan daging sapi. Pemerintah, terus berupaya meningkatkan produksi dalam negeri agar ketergantungan pada impor dapat dikurangi.

Saat ini pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan. Ini termasuk memastikan tahun sekarang tidak mengimpor beras dan meningkatkan produksi jagung untuk pakan ternak.

Lebih jauh Maino, mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk turut serta dalam menjaga stabilitas pangan nasional. wid/Ant/G-1