Badan Pengkajian MPR Sebut Pembahasan PPHN Harus Tuntas Paling Lambat Agustus 2025

JAKARTA - Ketua Badan Pengkajian MPR RI Andreas Hugo Pareira menyatakan pembahasan substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) harus tuntas paling lambat pada Agustus 2025.

Dia mengatakan bahwa pembahasan tersebut merupakan tugas pokok dari Badan Pengkajian MPR RI, selain melakukan kajian komprehensif terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya.

“Pengkajian dilakukan melalui Focus Group Discussion untuk melakukan uji sahih terhadap rancangan substansi PPHN dan memilih bentuk hukum PPHN. Untuk kemudian Badan Pengkajian menuntaskan rumusan substansi PPHN dan memilih bentuk hukum yang tepat sesuai masukan dari para pakar,” kata Andreas saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2).

Menurut dia, pembahasan substansi dan bentuk hukum PPHN perlu dilaporkan kepada Pimpinan MPR paling lambat awal Juli 2025 untuk selanjutnya dibahas dalam rapat gabungan MPR untuk diputuskan pada Agustus 2025.

Dia mengatakan materi dan substansi PPHN sebenarnya sudah diselesaikan MPR periode yang lalu. Hanya saja dalam periode yang lalu, menurut dia, belum diputuskan tentang bentuk hukum (payung hukum) PPHN, baik dalam bentuk UU, Ketetapan MPR, atau dimasukkan dalam pasal UUD NRI Tahun 1945.

“Jadi kita selesaikan dahulu PPHN ini karena menjadi tugas Badan Pengkajian MPR untuk menyelesaikan PPHN ini sampai Agustus 2025. Setelah itu, Badan Pengkajian MPR akan fokus melakukan kajian komprehensif terhadap UUD NRI Tahun 1945,” katanya.

Selain itu, dia menjelaskan menurut Keputusan MPR Nomor 3 Tahun 2024, tugas Badan Pengkajian MPR RI adalah mengkaji UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya secara komprehensif sebagai bahan rekomendasi perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945.

“Ini dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR melalui metode Focus Group Discussion (FGD) sesuai tema utama yang telah ditentukan untuk menampung aspirasi atau masukan dari para pakar sebagai bahan rekomendasi perubahan UUD NRI Tahun 1945,” kata dia.

Lalu hasil pembahasan itu, kata dia, adalah menyiapkan naskah akademik untuk perubahan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga tugas Badan Pengkajian hanya melakukan kajian dan menyampaikan hasil kajian itu kepada Pimpinan MPR.

Kemudian tugas lain Badan Pengkajian, menurut dia, adalah meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya Pasal 2 dan Pasal 4; menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang MPR.