Filipina Yakin Kebijakan Keamanan AS Berlanjut

MANILA - Filipina yakin akan kesinambungan kebijakan Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia-Pasifik setelah pemilihan presiden AS, kata menteri pertahanan Filipina, menggarisbawahi bahwa hubungan Manila-Washington DC akan tetap kuat terlepas dari hasilnya.

Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro mengatakan aliansi antara kedua negara didasarkan pada tujuan keamanan bersama dan komitmen untuk menegakkan hukum internasional, termasuk di perairan Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang disengketakan.

"Dukungan kami terhadap inisiatif-inisiatif, baik bilateral maupun multilateral bersifat bipartisan, selain dari fakta bahwa kami beroperasi bersama atas dasar kelembagaan, atas dasar fondasi," ucap Menhan Teodoro dalam sebuah sesi wawancara.

Menhan Teodoro pun mengatakan bahwa perilaku buruk Tiongkok di LTS telah menempatkan Filipina di garis depan masalah keamanan regional, sehingga memicu respons global.

"Sederhananya, Tiongkok telah memberikan Filipina keunggulan tertentu yang dalam kondisi normal, jika semua orang mematuhi peraturan lalu lintas, jika mereka tidak melakukan hal-hal buruk, maka keunggulan Filipina ini tidak akan ada," kata dia.

"Jadi, saat ini semua adalah kesalahan Tiongkok karena ada kebutuhan untuk bersatu akibat perilaku buruk mereka sehingga hal ini terjadi," imbuh dia.

Pemilihan presiden AS sendiri akan berlangsung pada 5 November mendatang, dengan Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris dan kandidat Republik Donald Trump bersaing ketat.

Terikat Perjanjian

Peningkatan ketegangan di LTS, tempat Tiongkok mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh jalur perairan, menantang negara Asia tenggara, termasuk Filipina, dan baru-baru ini Vietnam dan Indonesia.

Pekan lalu, Indonesia mengusir kapal Penjaga Pantai Tiongkok dari perairannya setelah mengganggu survei energi, sementara Vietnam pada Oktober menuduh otoritas Tiongkok telah menyerang nelayannya di perairan yang disengketakan.

Insiden-insiden ini meningkatkan risiko eskalasi yang pada akhirnya dapat melibatkan AS, yang terikat perjanjian untuk membela Filipina jika diserang.

"Kemungkinan terjadinya gesekan atau konflik di LTS itu ada. Saya tidak bisa menyangkalnya," ucap Menhan Teodoro.

Sementara AS pada tahun 2023 menjabarkan secara jelas cakupan komitmen perjanjian pertahanannya terhadap Filipina jika terjadi serangan bersenjata di LTS, dan Menhan Teodoro mengatakan kerja sama tersebut melampaui semua itu karena meliputi stabilitas, supremasi hukum, dan pengembangan kemampuan bersama.

"Apa yang kami lakukan sekarang bersama AS adalah membangun kemampuan gabungan kami untuk mencegah terjadinya serangan bersenjata seperti itu," kata dia.