Pemilih Diminta Waspada, Pilkada Kabupaten Bekasi Dibayangi Praktik Politik Uang

Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi Harun Alrasyid mengatakan perubahan pilihan akibat politik uang merupakan hal yang tidak ideal dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Pilkada Serentak 2024.

"Tentu saja, pilihan politik karena faktor ekonomi menjadi tidak ideal. Karena seharusnya seorang pemimpin itu dipilih berdasarkan gagasan dan visi misi yang jelas," katanya.

Menurut dia kondisi ini terjadi karena lemah pendidikan politik di masyarakat, sehingga politik uang menjadi masalah klasik yang selalu saja terjadi di setiap kontestasipadahal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur dengan ketat soal politik uang.

"Harusnya partai politik meningkatkan porsi pemberian pendidikan politik agar kondisi ini tidak terus berulang. Karena tujuan didirikan partai politik itu untuk edukasi pendidikan politik masyarakat," ucapnya.

Dirinya berpendapat kandidat yang menggunakan politik uang menunjukkan kurang ide dan kemampuan untuk membangun daerah serta tidak mampu menawarkan program yang relevan bagi masyarakat.

Kandidat yang melakukan politik uang biasanya memiliki hubungan sosial yang lemah dengan pemilih.

"Ini saatnya masyarakat memilih kandidat yang memiliki visi dan program pembangunan yang jelas," katanya.