Memperteguh Ekonomi RI dan Afrika melalui Pemberdayaan UMKM

Perusahaan besar, turut mengambil porsi dalam membantu implementasi berbagai kemudahan yang telah disediakan pemerintah melalui Omnibus Law, termasuk dengan memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada para pelaku UMKM.

Akses pasar menjadi tantangan lainnya dalam menjaga keberlanjutan UMKM. Apindo menekankan bahwa akses pasar tidak melulu mengenai pasar global, namun yang pertama justru pasar domestik karena dengan menyasar pasar domestik, UMKM bisa ditempatkan dalam rantai pasok perusahaan besar.

Hal lain yang tak kalah pentingadalah pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan dasar untuk membawa UMKM naik kelas.

Pasar UMKM bisa dilakukan dengan peningkatan mutu melalui pengembangan sumber daya manusia, penciptaan inovasi, hingga digitalisasi. Meski belum banyak,contoh nyatanya sudah ada. Perusahaan produsen jamu dan obat herbal modern terkenal di RI, sudah melibatkan UMKM di area sekitar pabrik untuk menyuplai bahan-bahan baku.

Pemerintah Indonesia, melalui aplikasi belanja online e-Katalog, juga telah berhasil menggaet UMKM berkualitas untuk menyediakan kebutuhan pengadaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh berbagai kementerian dan perusahaan BUMN.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat nilai transaksi UMKM beserta koperasi melalui e-Katalog di sepanjang 2023 mencapai Rp196,7 triliun. Pada 2024, target tersebut dinaikkan menjadi Rp500 triliun seiring dengan penambahan UMKM yang bergabung pada platform tersebut.

Menteri Perdagangan dan Industri Rwanda, Prudence Sebahizi, menuturkan perekonomian di negaranya dijalankan oleh usaha kecil dan menengah dengan jumlah melebihi 90 persen dari total usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB Rwanda juga tidak dapat diabaikan karena menopang 30 persen dari PDB.

Sama-sama berperan besar selayaknya di Indonesia, pelaku UMKM di Afrika Timur tersebut juga mengalami sejumlah tantangan. Salah satunya kendala terhadap akses pembiayaan dan pendanaan di bank umum. Rwanda pun menyiasatinya dengan menyiapkan dana pengembangan bisnis yang didedikasikan untuk mendukung UMKM.

Tantangan terbesar lainnya adalah kurangnya keterampilan dan juga kurangnya kapasitas untuk memenuhi standar internasional saat berpartisipasi dalam proses produksi. Hambatan tersebut disiasati Rwanda dengan membangun kapasitas usaha.

Indonesia dan Afrika sama-sama telah menyiapkan peta jalan untuk memperteguh ekonomi masing-masing melalui visi Indonesia Emas 2045 dan Agenda Afrika 2063. Sembari mendorong stabilisasi UMKM, tidak ada salahnya kedua kawasan yang memiliki sejarah melalui Konferensi Asia-Afrika pada 69 tahun lalu ini untuk saring menggali potensi kerja sama yang melibatkan UMKM.

Memanfaatkan bonus demografi dengan jumlah anak muda mencapai 42 persen dari seluruh populasi muda di dunia pada 2030, Aljazair memiliki Kementerian Ekonomi Pengetahuan, Startup, dan Usaha Mikro yang dipimpin oleh Yacine El-Mahdi Oualid. Usia rata-rata staf di kementerian tersebut adalah 29 tahun dan seluruhnya terdiri atas individu muda yang berasal dari swasta.

Oualid menuturkan bahwa negaranya menyadari inovasi dan kewirausahaan penting dalam menggenjot perekonomian negara. Ia pun mengemban tugas untuk menerapkan kebijakan publik yang dapat memberdayakan pengusaha mudaberkembang dan jugamempromosikan inovasi dan ekonomi digital.

Kebijakan tersebut mencakup insentif untuk perusahaan rintisan dan inovator, termasuk insentif berupa pembebasan pajak dan juga pendanaan.

"Kami meluncurkan beberapa tahun lalu sebuah dana yang disebut dana perusahaan rintisan Aljazair yang menginvestasikan sekitar 500 juta dolar AS (Rp) di setiap negara bagian. Dana perusahaan rintisan berkisar antara 50 ribu-1 juta dolar AS (Rp) per perusahaan rintisan," ucapnya.