Memperteguh Ekonomi RI dan Afrika melalui Pemberdayaan UMKM

Badung - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dan Afrika.

Bagaimana tidak, jumlah UMKM di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023, mencapai 66 juta, mendominasi jumlah keseluruhan unit usaha dengan total 99 persen.

Kontribusi UMKM mencapai 61 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang setara Rp9.580 triliun. UMKM juga menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada di tanah air. Padahal dari total 66 juta UMKM, sebanyak 99 persenmerupakan usaha dengan skala mikro.

Kontribusi besar UMKM terhadap pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Afrika pun setali tiga uang.

Kerja sama Keuangan Internasional Afrika mencatat bahwa UMKM mencakup hingga 90 persen dari semua bisnis di pasar Afrika dan menjadi salah satu sumber utama lapangan kerja.

Sama dengan di Indonesia, UMKM Afrika tetap tangguh setelah menghadapi gangguan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pandemi COVID-19 sembari tetap optimistis tentang pertumbuhan yang akan datang.

Kendati memiliki peranan yang begitu besar, UMKM--baik di Indonesia dan Afrika-- sama-sama harus dihadapkan dalam sejumlah tantangan. Di Indonesia, UMKM memerlukan bantuan untuk menciptakan inovasi dan teknologi, peningkatan produktivitas, akses pasar dan pemasaran, perizinan, hingga standarisasi dan sertifikasi.

Africa Union juga mencatat bahwa UMKM di negara-negara Afrika juga memerlukan jembatan untuk mengatasi kesenjangan kredit, penguatan rantai nilai, peningkatan produktivitas melalui digitalisasi, adopsi teknologi, dan adaptasi, hingga pelatihan khusus UMKM.

Merujuk pada besarnya andil UMKM terhadap perekonomian Indonesia dan Afrika, sudah sepatutnya Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2 yang berlangsung pada 1--3 September 2024 di Nusa, Dua, Badung, Bali, membahas upaya pemberdayaan UMKM.

Guru Besar Program Pasar Berkembang di Dyson School, Universitas Cornell, Amerika Serikat, Iwan Jaya Azis, berbicara pada sesi IAF, mengakui bahwa UMKM memang berhasil menyediakan lapangan pekerjaan informal bagi masyarakat di Indonesia saat sektor formal termasuk sektor swasta belum mampu menampung tingginya jumlah usai pekerja.

Namun, peningkatan produktivitas merupakan satu-satunya indikator keberlanjutan bisnis UMKM. Ia mencatat, baik di Asia dan Afrika, realokasi tenaga kerja dari sektor yang produktivitasnya rendah ke sektor industri terhenti pada awal tahun 2000-an. Sejak saat itu, sebagian besar realokasi tenaga kerja beralih ke sektor jasa.

"Jika UKM di Indonesia maupun di Afrika dapat lebih produktif, itu akan menjadi jawaban pada tahun-tahun mendatang. Jadi, yang terpenting bukanlah menciptakan lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja, melainkan lebih kepada bagaimana meningkatkan produktivitas," ucapnya dalam Sesi Ke-2IAF.

Sepakat dengan Iwan, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengurai sejumlah tantangan UMKM yang harus terlebih dahulu sebelum UMKM bisa meningkatkan produktivitasnya dan menjadi usaha yang berkelanjutan.

Tantangan pertama adalah penyederhanaan kerangka regulasi. Pemerintah, baik di Indonesia dan Afrika, berperan menyediakan regulasi yang tepat dalam mengembangkan UMKM. Satu hal yang pasti,UMKM tidak dapat dibebankan dengan perizinan yang berlebihan dan dihadapkan pada terlalu banyak regulasi.

Alasannya, sederhana saja, UMKM bahkan tidak mampu mengurus bisnis sendiri, banyak yang tidak paham cara mencatat pembukuan keuangan. Akibatnya, jika dibebankan dengan banyaknya proses perizinan, maka pelaku UKM tidak akan dapat mengembangkan bisnis.

"Jadi, kita perlu mengatasi hal ini dengan sangat jelas. Dan sebenarnya, Pemerintah Indonesia telah memulai dengan undang-undang penciptaan lapangan kerja (Omnibus Law). Kita telah mulai mengkaji reformasi struktural, dalam membuat segalanya jauh lebih mudah bagi UKM," ucapnya.

Perusahaan besar, turut mengambil porsi dalam membantu implementasi berbagai kemudahan yang telah disediakan pemerintah melalui Omnibus Law, termasuk dengan memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada para pelaku UMKM.