Kisruh Pembagian Kuota Armada Jaklingko

JAKARTA - Transportasi ibu kota dilakukan beberapa operator. Saat ini terjadi kekisruhan terkait pembagian kuota armada. Keluhan ini antara lain disampaikan operator Jaklingko. Jaklingko mengeluhkan pembagian kuota armada, khususnya bus kecil yang melayani transportasi masyarakat Jakarta.

Para operator yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru itu mengadukan masalah tersebut kepada DPRD Jakarta, Rabu. Salah satu operator dari Koperasi Mikrolet (Komilet) Jaya, Berman Limbong, menuturkan bahwa armada yang disediakan Dinas Perhubungan Jakarta mencapai 200 unit.

Namun, informasi yang didapat dari Transjakarta, jumlahnya hanya 100 unit. "Jangan sampai ada satu operator mendapatkan kuota hingga 1.400 armada. Sedangkan kita yang berada di penyediaan armada Jaklingko hanya dapat 1.300 armada," katanya.

"Apalagi jumlah tersebut harus dibagi 10 operator. Ini tidak adil," ujar Berman. Menurutnya, kedatangan ke DPRD Jakarta tidak dilandasi faktor kecemburuan. Namun, para operator berharap profesionalitas para pemangku jabatan.

"Lakukan seleksi sesuai dengan aturan. Sebab jika didasarkan pada audit kinerja, jelas kita selalu unggul," tuturnya. Anggota DPRD, Desie Christhiyana Sari, menyesalkan munculnya persoalan yang dialami para operator Jaklingko tersebut. Dia minta, Transjakarta harus secara transparan dan adil atas para operator Jaklingko.

"Semua operator Jaklingko harus diperlakukan secara adil. Jangan ada yang lebih diuntungkan. Ini akan mengusik rasa ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan konflik sesama operator," ujarnya.

Transjakarta, Dishub, dan para operator, menurut dia, juga harus bertemu agar persoalan yang terkait dengan ketidakadilan ini bisa diselesaikan. Keberadaan Jaklingko, kata Desie, memiliki efek sangat besar bagi terciptanya lapangan pekerjaan.

Dia juga membantu permasalahan mobilitas serta kemacetan di Jakarta dengan sistem transportasi yang terintegrasi dan murah.

"Saya berharap Gubernur Heru Budi Hartono dapat turun langsung dalam mengatasi persoalan ini dengan menghadirkan semua yang berkepentingan. Mereka adalah para operator Jaklingko, Dishub, dan Transjakarta," harap Desie.

Dia mengingatkan harus ada solusi yang diambil agar tidak ada yang disalahkan baik pihak Transjakarta maupun Dishub. "Solusi untuk menghindari miskomunikasi dan saling curiga. Untuk itu, persoalan tersebut harus segera diselesaikan dengan tuntas," tandasnya.

Desie berencana mengirim surat kepada Komisi B DPRD Jakarta untuk memanggil para operator, Transjakarta, dan Dishub untuk menyelesaikan kasus tersebut. "Kami selalu mendorong agar Daerah Khusus Jakarta dapat bertransformasi menjadi kota global. Salah satu indikatornya, mampu menata sistem transportasi kota dengan baik," ujar Desie.