Puan Bicara Soal Perempuan Pejuang Keadilan di Hari Kartini

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti banyaknya perempuan Indonesia yang menjadi pejuang keadilan dalam peringatan Hari Kartini 2024. Ia mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk mengikuti teladan Raden Ajeng Kartini dengan terus memperjuangkan hak-haknya.

"Telah lebih dari satu abad perjuangan RA Kartini, namun masih kita temukan banyaknya ketidakadilan bagi kaum perempuan," kata Puan dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Minggu (21/4).

Kesetaraan gender yang telah diperjuangkan RA Kartini pada abad ke-20, kata Puan, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Khususnya dalam hal keadilan bagi perempuan Indonesia karena masih banyaknya berbagai ruang ketimpangan.

"Walaupun Indonesia sudah memiliki banyak pedoman, regulasi dan aturan pendukung terhadap kesetaraan gender, realitanya hingga hari ini perempuan Indonesia masih banyak yang mengalami ketimpangan sosial dan budaya," tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

"Kita masih terus menemukan perempuan-perempuan yang mengalami seperti Ibu kita Kartini dulu saat beliau berjuang melawan ketidakadilan karena peran sekunder perempuan dalam masyarakat," katanya.

Puan menyebut, tidak sedikit perempuan Indonesia yang belum bebas mendapatkan hak-haknya. Mulai dari hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi, hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, hak terhadap akses pendidikan, hingga hak mendapatkan kerja dan upah yang setara.

"Tidak bisa kita pungkiri, masih cukup banyak perempuan yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses teknologi yang hari ini menjadi salah satu modal menjalani kehidupan sehari-hari," ucapnya.

"Kita juga melihat masih kurangnya ruang aman dan nyaman bagi perempuan di berbagai fasilitas umum. Tentunya ini menjadi tugas Pemerintah untuk dapat meningkatkan layanan yang memadai," lanjutnya.

Ketua DPR juga menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, baik kekerasan fisik, mental, maupun kekerasan seksual.

"Dalam hal ini, menjadi tugas kita bersama para pemangku kebijakan danstakeholderterkait untuk dapat memberikan hak bagi perempuan terbebas dari kekerasan dalam ranah apapun. Termasuk keadilan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan," tegasnya.

Puan pun mendorong setiap pemangku kepentingan untuk memastikan agar perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Terutama terkait dengan upah kerja yang seharusnya dapat setara dengan pekerja laki-laki.

"Dukungan bagi keadilan terhadap perempuan di lingkungan kerja harus semakin kita dorong. Misalnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam peningkatan karir. Karena banyak perempuan Indonesia yang memiliki kapasitas dan segudang prestasi," ujar Puan.

Puan mengakui saat ini kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin sudah cukup terbuka.

"Tapi masih saja kita temukan ruang-ruang diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang. Padahal banyak sekali perempuan Indonesia yang memiliki potensi dan kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan," jelasnya.