Investor Khawatir pada Program Populis yang Boros Anggaran

JAKARTA - Kebijakan pemerintah mendesain postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan dinilai sangat vital. Kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis, namun membuat pemborosan anggaran sebaiknya dihindari, karena akan menjadi salah satu pertimbangan investor baik Penanaman Modal Asing Langsung atau Foreign Direct Investment/FDI, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam menempatkan investasinya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Jumat (22/3), mengatakan investor terutama yang menempatkan portofolionya di Surat Berharga Negara (SBN) sedang khawatir terhadap program pendanaan makan siang gratis pemerintahan terpilih. Sebab, sampai sekarang belum detail dari mana anggarannya yang cukup besar akan diambil.

Selain itu, kalau dieksekusi maka otomatis akan mengurangi anggaran beberapa sektor lain yang terpaksa dipangkas pendanaannya sehingga kurang optimal.

Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap keluarnya dana asing di surat utang pemerintah. Bahkan menurut Bhima, bisa memicu terjadinya pelemahan kurs rupiah. Tidak hanya di portofolio, FDI juga terpengaruh oleh postur APBN pemerintah karena bisa jadi upaya untuk fokus pada industri mungkin akan dikalahkan oleh program yang populis.

"Semua serba menunggu kejelasan rencana pengembangan investasi pemerintah. Kelanjutan hilirisasi masih tanda tanya besar di tengah tekanan alokasi anggaran yang mempengaruhi kebijakan pajak dan utang yang kontradiksi dengan investasi di sektor riil," papar Bhima.

Sektor Strategis

Secara terpisah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB. Suhartoko, mengatakan dalam upaya mendukung peningkatan standar hidup dan peningkatan kesejahteraan memang diperlukan investasi untuk meningkatkan modal fisik, seperti mesin-mesin, alat-alat produksi, dan pabrik-pabrik baru.

"Di sampingi akan meningkatkan produktivitas, investasi juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan tentu saja berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat," kata Suhartoko.

Mengundang investor asing, paparnya, memang diperlukan, jika tabungan nasional sebagai sisi penawaran dana tidak mencukupi kebutuhan investasi yang direncanakan dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi sesuai yang ditargetkan.

Namun demikian, dalam menarik investor asing harus ada rambu-rambunya. Sektor- sektor strategis seperti telekomunikasi, angkutan udara, dan sektor lain harus tertutup bagi investor asing karena menyangkut kedaulatan negara dan ketahanan ekonomi.

"Selain itu, transfer teknologi juga harus menjadi perhatian penting," pungkas Suhartoko.

Sementara itu, peneliti ekonomi Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai aliran investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) menunggu proposal kebijakan pemerintahan baru dalam mendorong kenaikan realisasi investasi.

"Untuk investasi yang sifatnya fisik seperti misalnya FDI (investasi asing langsung), menurut saya, ini juga akan kembali tergantung dari bagaimana proposal kebijakan pemerintahan baru untuk mendorong kenaikan realisasi investasi," kata Rendy.

Sementara untuk investasi portofolio, beberapa investor sudah akan lebih luas dalam menyusun rencana investasi mereka.