BPS: Pertanian 'Urban Farming' Menggeliat di Perkotaan Sumut

Doc: ANTARA/Mardiansyah Al Afghani

Ket. Ilustrasi. Warga RW 06 Kebon Kosong memeriksa tanaman kangkung hidroponik hasil Program Kampung Iklim (Proklim) di kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa (21/11).

MEDAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara menyatakan, pertanian yang dilakukan di perkotaan dengan sebagian besar media tanamnya tidak di permukaan tanah atau "urban farming" terus menggeliat di provinsi tersebut.

"Ini salah satu hikmah dari pandemi COVID-19 lalu. Masyarakat mampu memanfaatkan ruang-ruang kecil untuk bertani yang hasilnya dapat mendukung ekonomi rumah tangga," ujar Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin dalam pemaparan hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I yang diikuti secara daring di Medan, Senin.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 Tahap I pada 1 Juni-31 Juli, terdapat 494 unit usaha "urban farming" perorangan di Sumatera Utara.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 137 unit atau 27,73 persen, jumlah terbanyak dari wilayah lainnya, berada di Kota Binjai.

"Biasanya, 'urban farming' ini menggunakan teknik hidroponik, akuakultur, vertikultur dan lain-lain," kata Nurul.

Dia melanjutkan, usaha "urban farming" perorangan di Sumut tersebar nyaris di seluruh wilayah, mulai dari pantai timur ke pantai barat, baik di dataran tinggi maupun di lingkup kepulauan.

Di dataran tinggi Sumut, pertanian "urban farming" terbanyak ada di Kabupaten Simalungun dan Karo dengan jumlah masing-masing 13 unit.

Di pantai timur, Kota Binjai yang mendominasi "urban farming" dengan 137 unit. Sementara di pantai barat, "urban farming" terpusat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki enam unit usaha di sana.

Terakhir, di kepulauan, "urban farming" Sumut mayoritas ada di Kabupaten Nias Selatan dengan 11 unit.

"Konsep 'urban farming' ini menjadi salah satu hal baru yang patut dicermati terkait pengembangan pertanian Sumut pada masa ini," tutur Nurul.