Perubahan Iklim Dinilai Memperparah Ketimpangan Gender di Kawasan Pesisir

Andi Misbahul Pratiwi, University of Leeds

Di seluruh dunia, perempuan dan laki-laki mengalami dampak perubahan iklim yang berbeda. Jurang ini terbentuk dari norma-norma sosial dan tanggung jawab sehingga memperparah ketimpangan berbasis gender di antara laki-laki dan perempuan.

Kenaikan muka air laut, badai, dan gelombang tinggi membawa dampak terhadap komunitas di kawasan pesisir tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Namun, konstruksi sosial atas gender membuat dampak tersebut menjadi berbeda. Ini membuat perubahan iklim menjadi persoalan yang sensitif gender.

Penelitian menunjukkan bahwa kawasan pesisir paling terdampak perubahan iklim. Secara khusus, pulau-pulau kecil di Asia dan Pasifik, Amerika bagian tengah maupun Selatan, serta Afrika (banyak disebut sebagai "negara-negara Selatan") rentan mengalami erosi dan pelemahan ekonomi, di tengah kehilangan sumber penghidupan dari sektor perikanan.

Studi doktoral saya menganalisis sejauh mana perubahan iklim memperparah ketimpangan berbasis gender yang dialami perempuan di wilayah pesisir Indonesia. Ketimpangan ini beririsan dengan identitas lainnya seperti, usia, etnis, kelas sosial maupun ekonomi, dan lata belakang pendidikan.

Perempuan dan anak perempuan di kawasan pesisir, secara khusus, mengalami kerentanan yang jauh lebih parah.

Penghidupan yang terancam

Pada 2017, saya melakukan riset bersama Jurnal Perempuan di pesisir Demak, Jawa Tengah. Saya menemukan perempuan di kawasan pesisir menghadapi berbagai masalah, mulai dari kemiskinan, kekerasan berbasis gender, hingga tantangan pekerjaan.

Seorang perempuan nelayan bernama Zarokah yang saya wawancarai mulai mencari ikan bersama suaminya sejak dua tahun silam karena tak bisa lagi menemukan orang yang mau bekerja di laut.

Sejak pagi buta pukul tiga, Zarokah dan suaminya pergi melaut. Hasilnya? Zarokah menceritakan hanya memperoleh sekeranjang ikan Klapan kecil senilai Rp150 ribu. Jika laut sedang baik, dia bisa memperoleh beberapa keranjang.

Dalam situasi kurang beruntung, Zarokah pulang dengan tangan hampa. Mereka boncos lantaran tetap harus merogoh kocek untuk bahan bakar minyak (BBM) dan peralatan. Pendapatan ini jelas tak cukup dan berisiko semakin parah apabila ikan semakin langka. Belum lagi cuaca ekstrem menghantui yang membuat mereka batal melaut.

Penelitian saya menunjukkan bagaimana perempuan di wilayah pesisir berperan besar dalam sektor perikanan dan perekonomian pesisir. Namun, tetap saja, pendiri organisasi perempuan nelayan (Puspita Bahari), Masnu'ah, mengatakan kontribusi ekonomi perempuan tidak diakui oleh laki-laki maupun masyarakat secara umum.

Dalam kartu tanda penduduk (KTP), Zarokah masih berstatus "ibu rumah tangga", meskipun faktanya "Jika saya tidak ikut, suami saya pasti tidak melaut juga dan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan," kata dia.

Kerja-kerja nelayan perempuan yang tidak diakui, membuat mereka tak bisa mengakses layanan perlindungan sosial yang disediakan pemerintah seperti asuransi jiwa melalui Kartu Nelayan maupun Kartu KUSUKA. Padahal, di tengah risiko perubahan iklim yang mengancam masyarakat pesisir, perlindungan sosial maupun dukungan negara sangat penting bagi nelayan.

Akses fasilitas dan layanan kesehatan