Kebutuhan Pangan 270 Juta Penduduk RI Jangan Andalkan Impor

Dalam kesempatan terpisah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, mengatakan musim tanam pertama di beberapa wilayah memang mengalami kemunduran, tetapi pada wilayah yang pengairannya masih bisa produksi tetap menanam. Pernyataan Mentan itu, katanya, bisa juga dilihat sebagai upaya menguji publik, apakah ada yang keberatan atau bisa jadi juga itu semacam prakondisi jika kemudian itu diambil sebagai kebijakan.

Said juga mempertanyakan tren kenaikan impor pangan selalu terjadi menjelang tahun politik. "Hal itu tentu saja memunculkan anggapan bahwa importasi jadi jalan menyiapkan perbekalan pemilu. Apalagi, margin keuntungan impor sangat menjanjikan," kata Said.

Impor, katanya, jangan dilakukan hanya untuk melayani kepentingan kelompok yang memanfaatkan kondisi saat ini. Petani bagaimanapun akan terdampak dari kebijakan impor.

Saat ini, bagi petani yang masih bisa berproduksi merupakan masa yang sangat baik karena harga gabah sangat baik walau harga beras jadi tinggi.

"Guyuran impor selama ini berujung pada tertekannya harga gabah di petani. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan kepentingan petani dan konsumen. Selama ini, petani lebih banyak "mengalah" demi menjaga harga beras rendah," ungkapnya.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan yang dibutuhkan masyarakat ialah langkah antisipasi kebijakan pemerintah bagi petani. "Ada El Nino atau tidak, pemerintah hampir setiap tahun juga impor beras meski dengan volume yang fluktuatif. Jangan sampai situasi seperti saat ini dijadikan alasan untuk memperbesar kuota impor," tegas Badiul.