Riset: Tahun Pemilu Selalu Disertai Meningkatnya Kekerasan di Papua

Daud Arie Ristiyono, Universitas Gadjah Mada

Pada tahun 2024, Indonesia akan mengadakan dua pesta pemilihan besar.

Pertama adalah Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sekaligus pemilihan legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta DPD, semuanya akan diselenggarakan dalam satu waktu yang sama pada 14 Februari. Kedua adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota, yang akan dilaksanakan pada bulan November.

Sayangnya, Indonesia masih memiliki banyak catatan hitam terkait penyelenggaraan pemilu. Terakhir, Pemilu 2019 banyak memakan korban jiwa, terutama dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang meninggal karena kelelahan. Belum lagi terjadinya polarisasi di level akar rumput hingga kerusuhan massa yang memprotes hasil Pilpres.

Di tanah Papua secara khusus, siklus pemilu cenderung menghasilkan ekses negatif berupa peminggiran kemanusiaan, seperti lumpuhnya pelayanan publik (sekolah, fasilitas kesehatan), banyaknya pengungsi domestik, dan kelaparan.

Berdasarkan data yang kami himpun di Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, sejak Januari 2010 hingga 31 Oktober 2023, tercatat ada 505 konflik yang disertai dengan kekerasan di Papua.

Patut menjadi perhatian bahwa Pemilu 2024, dengan segala kecenderungannya untuk memecah-belah masyarakat di level akar rumput, dapat menjadi ancaman besar sekaligus pintu masuk bagi eskalasi siklus konflik yang disertai kekerasan di Papua.

Catatan berdarah pemilu di Papua

Sejak menjadi bagian dari negara Indonesia pada tahun 1969, Papua kerap merekam sejarah panjang atas siklus konflik dan kekerasan yang tidak selesai hingga sekarang.

Khusus terkait tahun politik, temuan kami menunjukkan bahwa rangkaian pemilu lima tahunan selalu disertai dengan kenaikan angka konflik dan kekerasan di Papua.

Lonjakan angka konflik terbesar selalu terjadi pada satu tahun sebelum pemilu. Sebab, meskipun secara resmi kampanye pemilu baru dimulai beberapa bulan sebelum hari pencoblosan, agenda kampanye politik sebenarnya sudah dimulai sejak satu tahun sebelumnya.

Pada 2013 atau setahun menjelang Pemilu 2014, contohnya, angka konflik meningkat hingga 70%. Pada 2018, jelang Pemilu 2019, kenaikannya mencapai 21%, dan 2023 (data per 31 Oktober) kenaikannya sebesar 52%.

Berdasarkan observasi kami, dinamika politik yang terjadi setahun sebelum pemilu itulah yang paling rawan menyebabkan polarisasi, perpecahan, dan potensi konflik masyarakat di akar rumput. Ini berlaku untuk daerah manapun, tak terkecuali Papua.

Dalam hampir setiap rangkaian pemilu dan pilkada di Papua, selalu ada konflik pada setiap tahapannya.