Riset: Tahun Pemilu Selalu Disertai Meningkatnya Kekerasan di Papua

Rekomendasi: desentralisasi yang lebih radikal

Negara perlu merespons eskalasi intensitas tindak kekerasan yang terjadi di Papua menjelang Pemilu 2024, agar catatan kelam dan berdarah tersebut tidak terus berulang.

Besar kemungkinan polarisasi politik dan konflik horizontal antarelemen masyarakat akar rumput akan terulang kembali di Papua selama tahun politik. Pasalnya, mekanisme dan sistem pemilu di Papua secara umum masih sama-mengikuti pemerintah pusat--terlepas dari status "otonomi khusus" Papua yang seharusnya bisa membuka ruang-ruang kekhususan untuk mengatur pemilu.

Sistem noken sebagai bentuk kekhususan pemilu di Papua yang sudah diterapkan sejak 2004 di beberapa daerah pedalaman pun tampaknya belum efektif meredam konflik kekerasan. Masih banyak tindak kekerasan terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang justru menerapkan sistem noken, seperti di Kabupaten Yahukimo, Puncak Papua, dan Nduga.

Kebijakan otonomi khusus yang selama ini didominasi oleh transfer dana segar dari pusat, juga tampak belum cukup efektif untuk meredam potensi konflik.

Negara perlu mengupayakan pendekatan yang lebih "radikal" terhadap kebijakan desentralisasi, khususnya terkait pemilu agar dapat meredam eskalasi tindak kekerasan di Papua.

Mungkin inilah saat yang tepat bagi negara untuk memberikan otonomi yang benar-benar khusus pada Papua, dengan membentuk partai lokal dan mengatur mekanisme pemilu yang mengikuti karakteristik budaya pada tiap-tiap suku/adat masyarakat Papua. Pendekatan semacam itu sudah pernah dilakukan negara ke Aceh dan cukup berhasil dalam meredakan konflik separatisme di sana.

Untuk semua elit yang berkepentingan pada Pemilu 2024, mari belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya dengan berhenti menyebar ujaran kebencian, disinformasi, dan hal-hal lain yang berpotensi dapat memicu konflik antarmasyarakat akar rumput. Papua dan Indonesia membutuhkan demokrasi yang sehat, tanpa kekerasan, dan tanpa darah.

Daud Arie Ristiyono, Researcher at Working Group on Papua, Universitas Gadjah Mada

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.