Riset: Tahun Pemilu Selalu Disertai Meningkatnya Kekerasan di Papua

Contoh nyatanya adalah pada tahapan pendaftaran calon Pilkada Kabupaten Puncak tahun 2011. Partai Gerindra sebagai partai pengusung memberikan rekomendasi ganda pada kedua calon Bupati Kabupaten Puncak. Ini menyulut perang antarpendukung yang kemudian bereskalasi menjadi perang saudara yang tidak dapat terhindarkan. Akibat konflik ini, 51 warga sipil meninggal dunia.

Contoh konflik dalam tahapan kampanye adalah pada Pilkada Kabupaten Tolikara tahun 2012. Perseteruan berawal dari konvoi massa pendukung kandidat Bupati Husman Wanimbo yang berpapasan dengan massa pendukung rivalnya, John Tabo. Mereka saling ejek, lempar batu, dan berakhir konflik saling panah, mengakibatkan satu orang tewas dan satu lainnya luka.

Ada pula konflik yang terjadi saat masa tenang, contohnya pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017. Acara bakar batu oleh massa kandidat Bupati Yustus Wonda bersama kandidat Henok Ibu yang seharusnya berjalan dengan damai malah berakhir dengan konflik karena massa kandidat nomor tiga, Yuni Wonda, mengira ada aksi pembakaran posko. Aksi tersebut diakhiri dengan kekerasan yang menyebabkan satu orang tewas dan 12 lainnya luka-luka.

Tahapan pemungutan dan perhitungan suara pun rawan terjadi konflik. Dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012, terjadi insiden baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok bersenjata (KB) ketika pemungutan suara sedang dilaksanakan. KB mengeluarkan tembakan yang langsung dibalas oleh anggota TNI. Walaupun tidak ada korban jiwa, aksi ini menunjukkan intensi KB untuk mengganggu jalannya pemilu.

Dinamika konflik di Papua yang mengiringi tahapan Pemilu 2024 sudah mulai terlihat sejak tahun ini, bahkan tingkat kekerasannya berpotensi lebih parah dan tersegmentasi dengan menyasar kantor-kantor pemerintah.

Agustus lalu, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yakuhimo, dan tiga kantor perangkat daerah lain dibakar oleh KB. Ini mengindikasikan pesan bagi pemerintah akan bagaimana pelaksanaan Pemilu 2024 di Papua nanti.

Tindakan kekerasan juga terjadi di beberapa tempat lain, seperti pembakaran Kantor Distrik dan SMP Kramomongga, dan pembakaran Kantor Distrik Fakfak Tengah yang diikuti dengan penganiayaan terhadap Kepala Distrik Kramomongga hingga tewas.

Motif kekerasan

Dari 505 data konflik yang kami himpun tersebut, kami mengidentifikasi setidaknya ada lima motif yang memicu terjadinya kekerasan, yakni sosio-kultural, politik lokal, ekonomi, separatisme, dan motif lain yang tidak teridentifikasi.

Dari seluruh motif tersebut, separatisme menjadi penyumbang terbesar dengan persentase sebesar 68,71%, diikuti motif sosio-kultural sebesar 18,42%.

Masih berdasarkan data yang kami himpun, dari 105 total jumlah kekerasan yang terjadi di Papua selama Januari hingga Oktober 2023, 60 di antaranya bermotif separatisme.

Terbaru, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang sempat berkantor di Papua pada 9-13 Oktober tidak dapat mengurangi laju konflik disertai kekerasan di Papua. KB semakin berani melakukan tindak kekerasan seperti penyerangan terhadap pekerja puskesmas di Papua Tengah, dan pemerkosaan terhadap dua perempuan di Kabupaten Yahukimo. Konflik berakhir dengan satu korban meninggal dunia.

Eskalasi tindak kekerasan yang terjadi di Papua tentu akan mengganggu--bukan hanya persiapan menjelang Pemilu 2024, tetapi juga stabilitas sosial dan politik masyarakat Papua.