Dukung Kebijakan Hijau, Ketua DPR Dorong Pengurangan Plastik

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya pengurangan limbah plastik dalam pengelolaan sampah. Ketegasan pemerintah terhadap aturan penggunaan kemasan plastik juga dapat mendukung kebijakan hijau untuk keselamatan Bumi.

"Mengurangi sampah plastik turut berkontribusi terhadap suksesnya kebijakan ekonomi hijau. Sebab, sampah plastik sulit terurai dan menyebabkan pencemaran bagi tanah dan laut. Kebijakan pengurangan penggunaan plastik masih terbatas hanya di beberapa daerah. Harusnya ini bisa dimaksimalkan di seluruh wilayah Indonesia dengan menerapkan kebijakan penggunaan kemasan dan kantong yangreusable atau dapat didaur ulang," kata Puan dalam rilisnya yang disiarkan laman DPR RI di Jakarta, Senin (23/10).

DPR sendiri menjadi lembaga yang mengedepankan gerakan ekonomi hijau demi memerangi krisis iklim. Gerakan yang diberi nama 'DPR Hijau' ini merupakan inisiasi Puan yakni pengurangan penggunaan plastik dan kertas di setiap satuan unit kerja lembaga legislatif tersebut.

"Kami di DPR punya gerakan DPR Hijau yang menjadi sistem dan praktik untuk mendukung pengurangan limbah plastik maupun bahan-bahan yang sulit didaur ulang. Ini sebagai komitmen kami di parlemen untuk membudayakan gerakango green. DPR pun mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau lewat usul RUU EBT yang menjadi aksi nyata dalam mengkampanyekan kesadaran pentingnya keberlanjutan ekonomi yang mengedepankan segala bentuk kegiatan ramah lingkungan," imbuhnya.

Politisi Fraksi PDIP itu juga mendorong pemerintah membentuk kebijakan agar produsen produk kebutuhan masyarakat memperhatikan kemasan yang dipakai. Ia mencontohkan Jerman yang memiliki aturan baru mewajibkan semua produk dikemas dengan kemasan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang.

"Kita bisa mengadopsi kebijakan seperti ini. Di beberapa negara terdapat bank sampah kemasan di mana masyarakatnya bisa memperoleh pengganti uang apabila mengembalikan kemasan produk yang dibelinya. Ini membantu proses pengelolaan sampah," ujarnya.

Ia pun mengajak para aktivis, institusi negara maupun swasta, hingga lembaga pendidikan membantu target pembangunan berkelanjutan lewat aktivitas yang mendukung penyelamatan lingkungan dari masalah sampah. Seperti memasifkan gerakan bersih-bersih bersama masyarakat, termasuk sampah-sampah yang ada di laut.

"Karena kita tahu, pencemaran limbah sampah di laut sudah semakin masif dan menyebabkan kelangsungan hidup hewan serta hayati di laut terancam. Dampaknya, masyarakat juga yang akan dirugikan karena ikan yang kita konsumsi jadi ikut tercemar," urainya.

Legislator Dapil Jawa Tengah V itu juga mengajak masyarakat untuk lebih menyayangi lingkungan dimulai dengan pemilahan sampah. Ia mengingatkan, penyelamatan lingkungan sangat penting bagi masa depan generasi penerus.

"Pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan memang diperlukan. Tapi masalah pembangunan berkelanjutan juga penting, yang harus didukung oleh regulasi negara demi keselamatan hidup masyarakat itu sendiri," kata mantan Menko PMK ini.

DPR menyadari mengubah kebiasaan yang sudah turun temurun tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun Puan berharap ada langkah konkret melalui regulasi yang mendorong kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan alam.

"Tidak perlu kebijakan dengan anggaran besar, hanya butuh konsisten dari pemerintah untuk maintenanceagar budaya ramah lingkungan bisa jadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita sendiri yang menyelamatkan lingkungan, siapa lagi? Ayo bersama-sama kita implementasikan berbagai gerakan maupun kebijakan hijau untuk masa depan anak cucu kita nanti," tegasnya.