Kemajuan Ekonomi Digital Perlu Didukung Industri Telekomunikasi Sehat

"Masalah selanjutnya adalah besarnyaregulatory charges, dari BHP frekuensi hingga USO, kewajiban membangun hingga pelosok namun minim insentif, serta Ketimpangan kebijakan operator seluler dibandingkan penyelenggara OTT (over the top)," kata Uday.

Imbas dari berbagai permasalahan tersebut membuat industri telekomunikasi tidak maksimal dalam mengembangkan peran sebagai enabler di era digital yang berkembang pesat saat ini. Untuk kembali sehat, diperlukan solusi-solusi yang bersifat komprehensif.

Menggantikan PNBP

Anggota Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) Rudi Purwanto dalam diskusi tersebut mengatakan ATSI memberikan usulan kepada pemerintah. Usulan tersebut di antaranya mengganti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini menjadi beban operator seluler dengan hal lainnya.

"Saat iniregulatory chargeuntuk operator seluler lebih dari 10 persen dan tidak sehat. Kami berharap pemerintah dapat mengganti PNBP termasuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dengan pemerataan jaringan hingga daerah pelosok, meningkatkan ranking kecepatan internet di Indonesia yang tertinggal," ujarnya.

"Selain itu, mempercepat penetrasi dan pemerataan infrastruktur digital, meningkatkan GDP & Pajak, membuka lapangan kerja dan usaha, meningkatkan bandwidth per kapita, meningkatkan konektivitas untuk industri 4.0, IKN,smart city, KEK, DWSP dan lain-lain dan meningkatkan ekonomi digital," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengungkapkan, sejauh ini kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga yang bahkan belum lama merdeka. Permasalahannya karena pemerataan jaringan yang belum baik.

"Kalau perbandingan antara Singapura dan Jakarta mungkin kita tidak kalah tetapi kalau berbicara Indonesia ya kita jelas tertinggal," ungkapnya.

Ia menuturkan, jangan bicara kualitas terlebih dahulu, yang lebih penting baginya adalah pemerataan. Setelah pemerataan, baru bisa meningkatkan kualitasnya. Oleh karenanya pada pemain industri dengan pemerintah perlu satu visi dalam memajukan ekonomi digital.

Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo Denny Setiawan mengatakan, untuk menyehatkan industri telekomunikasi perlu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Semoga dengan revisi PP ini juga dapat memajukan operator telekomunikasi. Kami juga akan tampung dan kaji terlebih dahulu usulan dari ATSI, bahwa kami juga memiliki target dari Kemenkeu terkait PNBP. Supaya target terpenuhi, tetapi keberlanjutan operator bisa juga terus berlanjut," ungkap Denny.

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo juga mengungkapkan pihaknya akan sangat terbuka jika operator telekomunikasi keberatan dengan PNBP yang sudah ditetapkan.

"Kami juga akan menerima usulan dari ATSI terkait pengurangan PNBP dan diganti dengan janji yang telah disampaikan seperti Mempercepat Penetrasi/coverage dan pemerataan infrastruktur digital; Meningkatkan GDP & Pajak; Membuka lapangan kerja dan usaha. Tetapi harus lebih detail laporannya sehingga pertanggungjawabannya jelas," ungkapnya.