AS Tuding Rusia dan Tiongkok Lindungi Korea Utara di PBB

PBB - Amerika Serikat pada Jumat (25/8) menuduh Tiongkok dan Rusia menghalangi respons Dewan Keamanan PBB terhadap peluncuran rudal Korea Utara, termasuk upaya Pyongyang menempatkan satelit mata-mata di luar angkasa pada Kamis.

Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan, 13 dari 15 anggota - kecuali Moskow dan Beijing - mengutuk uji coba satelit mata-mata kedua Pyongyang dalam tiga bulan, yang menggunakan teknologi rudal balistik.

"Ini seharusnya menjadi isu yang mempersatukan kita. … Namun sejak awal 2022, Dewan ini gagal memenuhi komitmennya karena hambatan dari Tiongkok dan Rusia," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.

"Ancaman nuklir DPRK semakin meningkat, dan Rusia serta Tiongkok tidak memenuhi tanggung jawab mereka untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional," tambahnya, menggunakan inisial DPRK, Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korea Utara.

Thomas-Greenfield juga mengecam kehadiran pejabat Rusia dan Tiongkok di parade militer Korea Utara bulan lalu yang memamerkan drone baru dan rudal balistik antarbenua berkemampuan nuklir.

"Mereka merayakan - pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan dan terus memblokir tindakan Dewan Keamanan," kata Thomas-Greenfield tentang Moskow dan Beijing.

Pada Mei 2022, Tiongkok dan Rusia memveto resolusi yang memberlakukan sanksi baru terhadap Pyongyang, dan sejak saat itu, tidak ada resolusi atau deklarasi Dewan Keamanan mengenai Korea Utara yang diadopsi.

Tindakan terpadu Dewan Keamanan terakhir terhadap Korea Utara terjadi pada 2017.

Perwakilan Tiongkok dan Rusia mengatakan Washington harus disalahkan atas sikap agresif Korea Utara, dan merujuk pada latihan militer AS yang sedang berlangsung dengan Korea Selatan.

Korea Utara telah lama menyatakan bahwa program nuklirnya dilakukan untuk membela diri, dan hal yang sama juga berlaku untuk program satelitnya.

"Peluncuran satelit pengintaian kami merupakan pelaksanaan hak sah untuk membela diri guna mencegah semakin meningkatnya tindakan permusuhan militer Amerika Serikat," kata Duta Besar Korea Utara Kim Song. Negaranya tidak pernah mengakui resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai hal tersebut, katanya.

Thomas-Greenfield menolak posisi itu.

"Kita semua tahu kebenarannya: DPRK mengutamakan paranoia dan kepentingan egoisnya di atas kebutuhan mendesak rakyat Korea Utara," katanya.

"Mesin perang DPRK dipicu oleh penindasan dan kekejaman," tambah Thomas-Greenfield."Ini memalukan dan merupakan ancaman besar bagi perdamaian global."