Perlu Gotong Royong untuk Mendorong Kualitas Perguruan Tinggi

Jadi memang masyarakatnya sudah mempercayakan urusan pendidikan, kesehatan, itu kepada negara. Seluruh income diserahkan ke negara untuk mengelola. Jadi, ini perlu kita untuk edukasi masyarakat.

Ada juga anggapan khususnya untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) menerapkan praktik komersialisasi dan biaya kuliahnya lebih mahal. Bagaimana tanggapan Bapak?

Biaya kuliah di PTNBH harusnya lebih murah. PTNBH leluasa mengelola aset sehingga bisa menyubsidi proses belajar mengajar. Saya sudah mengumpulkan data biaya kuliah PTN Satuan Kerja (Satker) dan PTNBH. PTNBH cenderung lebih murah, UKT, dan sumbangan pembangunannya.

Kerap ada pandangan keliru terhadap komersialisasi yang identik dengan PTNBH. PTNBH lebih dinamis menggalang pendanaan, termasuk dalam memberdayakan aset yang dimiliki.

Jadi, komersialisasi itu sering kali salah dimaknai. Misal ada aset di PTN Satker, tapi tidak bisa diapa-apakan. Kalau di PTNBH bisa diberdayagunakan sehingga hasilnya bisa membiayai mahasiswa, membiayai gedung, meningkatkan mutu, dan sebagainya.

Adanya persepsi biaya kuliah PTNBH mahal sebab ada keluarga yang mampu masuk ke PTN sehingga membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) golongan tinggi. Padahal penentuan golongan UKT sendiri sudah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di pendidikan masih agak rendah. Kecenderungan orang tua membeli barang untuk investasi masih lebih penting daripada membiayai pendidikan anak-anaknya.

Nah, kemampuan membayar ini tergantung pada kemampuan orang tua. Anak konglomerat, masa bayarnya sama dengan anak tukang becak. Itu yang kita tekankan, yang mampu membayar sendiri, yang tidak mampu, kita bantu atau bahkan kita bebaskan.

Kemampuan negara membiaya pendidikan tinggi masih terbatas yaitu baru 28 persen dari biaya standar minimum pendidikan oleh pemerintah. Dengan begitu, butuh gotong royong dari masyarakat untuk ikut membiayai pendidikan tinggi. Prinsipnya gotong royong, yang bisa membiayai sesuai dengan sesuai kemampuan, yang tidak mampu kita bantu bersama-sama.

Gotong royong ini termasuk masyarakat membuka perguruan tinggi swasta (PTS)? Di sisi lain, masih kerap muncul anggapan adanya dikotomi antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS.

Kalau negara kaya, tidak usah ada PTS. Negara semua menyelenggarakan. Karena dana kita terbatas, baru mampu 147 PTN yang mampu menampung 3,7 juta mahasiswa. Kalau masyarakat mau berpartisipasi, silakan dengan sukarela kita persilakan masyarakat untuk gotong royong menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Tapi jangan sampai, pihak swasta merasa negara harus membiayai kita juga. Kalau negara membiayai, kenapa bikin PTS. Langsung saja PTN. Ini harus kita sadarkan.

Meski begitu, pemerintah tetap tidak abai terhadap PTS. Kita membiayai PTS banyak sekali. Bahkan, separuh anggaran pendidikan tinggi yang dikelola kementerian, itu 45 persen kita berikan untuk PTS mulai dari penelitian, pelatihan dosen, program dan beasiswa kemahasiswaan dan lainnya, itu yang membiayai negara. Bahkan beasiswa lebih banyak PTS dapat daripada PTN. Jadi itu, kita tetap hadir. Kita tetap peduli, tapi tidak mungkin PTS minta biaya dibantu sama dengan PTN.