Perlu Gotong Royong untuk Mendorong Kualitas Perguruan Tinggi

Presiden RI, Joko Widodo, menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai visi pemerintahan periode 2019-2024. Di dalamnya, pendidikan menjadi bagian penting untuk mewujudkan visi tersebut. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan di sektor pendidikan seperti salah satunya peningkatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bisa diakses para mahasiswa.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga mengeluarkan berbagai kebijakan transformatif dalam berbagai episode Merdeka Belajar. Perguruan Tinggi juga bertransformasi dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kampus juga mesti menyelenggarakan program pengabdian dan penelitian. Kampus juga bisa bekerja sama dengan industri sehingga mampu memberi dampak pada perekonomian.

Meski begitu, banyak tantangan yang dihadapi perguruan tinggi. Untuk mengetahui tentang kondisi perguruan tinggi di Indonesia, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Ma'rup, mewawancarai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Prof. Ir. Nizam, M.Sc, DIC, Ph.D, IPU, ASEAN.Eng, dalam beberapa kesempatan. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa Bapak jelaskan secara umum tentang pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia?

Dari segi pendanaan negara untuk perguruan tinggi, sebagai gambaran di Malaysia, Anggaran Kementerian Pendididikan Tinggi Malaysia hampir sama dengan APBN pendidikan tinggi kita. Tapi penduduk malaysia sepersepuluh kita. Perbedaan mahasiswanya 10 kali lipat kita lebih banyak, tapi anggarannya hampir sama.

Untuk total subsidi pemerintah contoh ke Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2019 itu total 2,389 triliun rupiah. Bandingkan dengan Universitas Indonesia (UI) yang mendapat dana dari APBN sebesar 511 miliar rupiah. Padahal mahasiswa UI jumlahnya dua kali dari UKM. Per mahasiswa UKM subsidinya 57 juta rupiah per tahun. UI baru mampu membiayai 11 juta per tahun. Jadi seperlimanya.

Jadi, ini memberi gambaran bagi kita bahwa kemampuan negara untuk membiayai pendidikan kita itu sangat terbatas. Makanya kita perlu gotong royong. Bergandengan tangan.

Bisa Bapak lebih jelaskan terkait pembiayaan pendidikan secara gotong royong?

Berbeda dengan pendidikan dasar, bayangkan kalau masyarakat kita buta huruf, betapa kolapsnya ekonomi kita. Pendidikan dasar penting untuk menjadikan anak-anak kita bisa calistung (baca, tulis, menghitung) paling tidak. Sebagai negara harus full membiayai pendidikan dasar dan menengah. Itu ada dalam UU Dasar dan UU Sisdiknas untuk wajib belajar 12 tahun.

Pendidikan tinggi memandang di mana pun di dunia, itu punya social return, tapi juga private return. Ada yang memberi manfaat langsung kepada si mahasiswa. Ketika dia lulus, beda nilainya ketika dia lulusan SMP. Seorang insinyur di masyarakat lebih tinggi dari lulusan SD. Jadi, itu ada private return yang beda. Sehingga layak si orang tua mahasiswa ikut membiayai pendidikan tinggi. Itu prinsip yang harus kita pahami. Karena itulah, kita dalam pembiayaan pendidikan tinggi harus gotong royong.

Kerap ada masyarakat meminta agar kuliah harus gratis. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut?

Seandainya negara sangat kaya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara eropa yang income per kapitanya sudah 10 kali lipat dari Indonesia serta seandainya seluruh penduduk Indonesia sudah rajin membayar pajak, harusnya pendidikan bisa gratis semuanya. Itu yang dituntut masyarakat. Pendidikan gratis, tapi siapa yang membayar.

Data mengatakan bahwa pembayar pajak di Indonesia itu baru 15 persen populasi yang ada. Itu pajak kita relatif rendah. Kita selalu membayangkan dengan negara-negara di skandinavia. Finlandia misalnya sekolah gratis dari PAUD sampai perguruan tinggi, tapi income per kapita jauh lebih tinggi dari Indonesia dan pajaknya itu 60 bahkan 70 persen.