Mimpi Indonesia Emas 2045 Bisa Menjadi Mimpi Buruk

"Jumlah partai yang banyak akan sulit membentuk koalisi dalam menentukan calon presiden, makanya tiap hari politik dagang sapi. Itulah potret Indonesia 2045. Demokrasi gagal, ekonomi gagal, kesejahteraan gagal, dan gagal dalam persaingan global," katanya.

Menurut Maruf, untuk menjadi negara maju membutuhkan infrastruktur politik dan ekonomi yang kuat. Sementara itu, sejak reformasi belum cukup ada perbaikan kinerja partai politik dalam menjalankan fungsinya untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi publik.

Sebaliknya, partai politik menjelma menjadi tunggangan elite, dan kelompok untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri.

"Semua pragmatis, menteri yang lahir dari multipartai yang buruk membuat dia tidak bekerja untuk Presiden semata, tapi untuk kepentingan kelompoknya. Ada orang yang bisa pindah partai seenaknya dan langsung jadi pimpinan. Beda pendapat antarpimpinan langsung bikin partai baru. Semua jadi instrument jangka pendek saja, termasuk di bawah rakyat tidak percaya partai dan lebih memilih tawaran money politics," papar Maruf.

Demokrasi, menurut Maruf, telah gagal mengantarkan pelembagaan politik yang kuat sehingga pelembagaan ekonomi pun gagal.

Diminta dalam kesempatan berbeda, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari peningkatan kapasitas perekonomian Indonesia dan memperkecil kesenjangan ekonomi, baik masyarakat kota dengan desa, maupun masyarakat di Pulau Jawa dengan luar Jawa.

Hal yang tidak kalah penting adalah meningkatkan investasi sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, termasuk memacu ekspor dan hilirisasi industri. "Untuk kasus Indonesia, yang terpenting adalah kepentingan publik harus lebih diprioritaskan daripada kepentingan oligarki," kata Esther.

Berpihak Pada Rakyat

Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan demokrasi ekonomi harus berpihak pada rakyat dan bergerak serta tumbuh dari bawah. "Semestinya kita kembali ke amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia," kata Awan.

Hal itu untuk menciptakan zero poverty dan zero unemployment melalui pembangunan manusia dan koperasi.

"Indonesia harus percaya kepada kekuatan ekonomi rakyatnya sendiri melalui koperasi maupun UMKM yang bermitra strategis dengan BUMN, BUMD, BUMDes, dan perusahaan swasta nasional," pungkas Awan.