Morowali Utara Dinilai Simbol Paradoks: Investasi Melejit, Infrastruktur Masih Tertinggal

JAKARTA – Penyelesaian persoalan ketimpangan infrastruktur menjadi prasyarat utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketimpangan akses jalan, listrik, air bersih, pelabuhan, hingga jaringan digital tidak hanya memperlebar jarak antarwilayah, tetapi juga memperdalam kesenjangan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Wilayah dengan infrastruktur minim cenderung tertinggal dalam menarik investasi, mengembangkan UMKM, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Secara makro, ketimpangan infrastruktur memicu biaya logistik tinggi dan fragmentasi pasar domestik, yang pada akhirnya menekan efisiensi ekonomi nasional.

Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup melalui pembangunan fisik semata, melainkan membutuhkan perencanaan berbasis data, prioritas yang tepat sasaran, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan kondisi Morowali Utara, Sulawesi Tengah mencerminkan paradoks pembangunan yang harus segera ditangani secara serius dan terkoordinasi.

Karena itu, pihaknya menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong penyelesaian persoalan ketimpangan infrastruktur di kabupaten tersebut.

“Ini yang sering disebut sebagai paradoks Indonesia sekarang. Daerahnya kaya, kontribusinya besar, tetapi infrastrukturnya masih tertinggal. Itu tidak boleh dibiarkan dan harus diselesaikan. Bapak Bupati sudah jauh-jauh datang ke sini bersama perwakilan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang paling tahu kondisi daerahnya. Kalau sudah seperti ini, poinnya jelas: kita selesaikan,” ungkapnya saat menerima jajaran anggota DPD RI Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Rabu (25/2).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menyampaikan bahwa daerahnya menyumbang sekitar Rp4 triliun per tahun ke negara dari pajak dan bea cukai, ditambah dari sektor tambang sehingga totalnya mencapai sekitar Rp10 triliun.

Kendati demikian, kontribusi besar terhadap pendapatan negara tersebut tak diimbangi dengan baiknya kualitas infrastruktur dasar, khususnya jalan. Tercatat, dari sekitar 800 kilometer jalan daerah, hanya sekitar 20 hingga 28 persen dalam kondisi baik, sementara sisanya rusak hingga rusak berat.

Kondisi itu dinilai menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya program prioritas pemerintah, sehingga infrastruktur menjadi fokus tugas yang harus segera ditangani karena dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan menghapus ketimpangan atas pemenuhan fasilitas dasar.

Menanggapi pernyataan Bupati Morowali Utara, Rachmat Pambudy menekankan pentingnya kesiapan perencanaan daerah agar program pembangunan dapat segera ditindaklanjuti.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal percepatan penanganan infrastruktur Morowali Utara guna mendukung pemerataan pembangunan serta optimalisasi potensi ekonomi dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

“Dari pihak kabupaten bersama Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) harus menyiapkan rencana yang mendekati persyaratan perencanaan nasional. Jangan sampai seperti pingpong, saling melempar,” ucap Kepala Bappenas.