Pembangunan Nasional Harus Dimulai dari Desa

BI dan OJK, kata Maruf, seharusnya membuat ketentuan yang membatasi pembagian dividen maksimal 10 persen dari laba mereka. Selebihnya, laba ditahan untuk membiayai UMKM di daerah. Sebab itu, DPRD harus mendorong pemerintah pusat dan daerah membuat aturan yang mengikat mereka untuk membangun ekonomi pedesaan.

Dengan demikian, pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan kepada pemda karena anggaran pemda untuk belanja rutin seperti bayar gaji PNS saja sudah habis. Mereka tidak punya modal kerja kalau tidak dibantu pemerintah pusat dan intermediasi bank dengan kredit murah.

"Bagaimana desa bisa dibangun kalau tidak punya keahlian dan teknologi dan keahlian yang hanya da di kota besar. Semua lulusan sarjana dari perguruan tinggi terkenal di kota semua, tidak ada yang bangun desa terpencil. Berapa sarjana lulusan UI, ITB, dan UGM yang bekerja di desa? Semua pada mau jadi elite, mau jadi penguasa, mau jadi politikus tanpa mau membangun desa, tapi duduk di legislatif mengatasnamakan rakyat di perdesaan, tidak pernah memikirkan daerah yang diwakilinya. Hanya kampanye bagi-bagi sembako. Setelah jadi anggota dewan, tidak ada yang memikirkan desa. Kalau ini tidak segera dibenahi, Indonesia akan menjadi negara miskin dan terbelakang," katanya.

Kalau pemda, OJK, BI, DPRD, dan DPR tidak menyadari hal ini, tinggal pilih saja, masuk jurang atau jalan menuju kebangkitan. Bonus demografi Indonesia tinggal 12 tahun. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik maka bukan jadi bonus, tetapi jadi beban.

"Itu sangat menentukan kita naik ke atas atau merosot. Sekarang ini semua indikator baik yang kita miliki semuanya semu, menipu diri sendiri. Inflasi semu, pertumbuhan ekonomi semu," katanya.

Dua Tahun Lagi

Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersisa dua tahun lagi seharusnya dimanfaatkan untuk membangun perdesaan. Sebab faktanya saat ini, kota yang jauh lebih maju, tetapi desa tertinggal karena pembangunan selalu dimulai dari kota. Pada akhirnya, kalau tidak diubah, kota juga terancam mati kalau desa mati.

"Pemimpin bangsa harus menyadari ini," kata Maruf.

Selain itu, sistem yang korup dan kronisme pada akhirnya memaksa orang menyuap. Kalau tidak membayar, hidupnya bakal dibuat susah, dan hal itu bukan rahasia umum lagi.

"Indonesia seharusnya bisa melakukan langkah yang ditempuh Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Dia sadar betul bahwa yang membuat Tiongkok sempat jatuh adalah karena praktik kronisme. Makanya selama belasan tahun, Xi membasmi dengan memasukkan ribuan orang ke penjara dan merampas harta pejabat-pejabat yang terbukti korupsi dan nepotisme," katanya.

Kalau hukum bisa dibeli oleh oligarki dan membuat UU yang merugikan suatu bangsa maka sama saja dengan memelihara penyakit kanker yang paling parah.

"KPK tidak akan mampu memberantas korupsi kalau pemerintah pusat, Kejaksaan Agung, tidak membantu memberantas kronisme. Bagaimana memberantas kalau itu temannya?" tutup Maruf.