Berdayakan Warga Miskin di Level 'Kalurahan' Salah Satu Solusi Atasi Kemiskinan

Ada banyak debat di media mainstream dan juga media sosial, bagaimana mengatasi kemiskinan di DIY. Mengingat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), DIY ternyata justru menempati tempat kedua nasional, kalah tipis dari DKI Jakarta.

IPM adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yakni Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita.

DIY memimpin Usia Harapan Hidup secara nasional yakni 75,08 tahun. Lalu untuk Harapan Lama Sekolah juga tertinggi di Indonesia yakni 15,56 tahun. DIY hanya kalah di Pengeluaran per Kapita yang jumlahnya Rp 14,48 juta, sedangkan DKI Jakarta Rp 18,92 tahun.

IPM tinggi tapi tingkat kemiskinan juga tinggi, yang artinya, di tengah secara rata-rata penduduk di DIY telah menikmati kue pembangunan, masih ada 11,49 persen yang masih tertinggal.

Dan di DIY, kalurahan adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan.

Sebab, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menjadikan reformasi kalurahan atau desa sebagai ujung tombak bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Itu semua tertuang jelas dan tegas dalam visi-misi kepemimpinan Sultan HB X periode masa jabatan 2022-2027.

Guna mengetahui lebih jauh mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DIY dalam mengatasi masalah kemiskinan, wartawan Koran Jakarta, Eko Sugiarto Putro, menemui Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) DIY, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara, Kamis (16/3) lalu. Wawancara berusaha menggali bagaimana sebenarnya kalurahan secara khusus, berperan dalam pengentasan kemiskinan di DIY.

Berikut petikan wawancara Koran Jakarta bersama Kanjeng Yudho (sapaan akrab KPH Yudanegara).

Masalah kemiskinan di DIY mendapat perhatian khusus dari pemerintah Provinsi DIY. Bagaimana Kanjeng soal kemiskinan di DIY?

Soal kemiskinan memang selama ini benar-benar menjadi perhatian utama Ngarsa Dalem Sultan HB X. Jadi tentu itu PR bagi kami semua, baik Pemda DIY, Pemkab/Pemkot, dan Pemerintah Kalurahan.

Banyak dihubungi wartawan soal itu?

Ada beberapa yang menghubungi, tidak semuanya spesifik menanyakan kemiskinan. Fokus kami memang reformasi kalurahan, yang menjadi prioritas Sri Sultan HB X dalam lima tahun ke depan.

Biro Tata Pemerintahan (Tapem) yang bertanggung jawab penuh atas reformasi kalurahan?

Jadi yang perlu dipahami adalah urusan kalurahan ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah. Ada tiga hal yang hendak dibenahi, yakni reformasi birokrasi kalurahan dengan leading sector Biro Tapem sebagai pengawas dan pembinanya.

Yang kedua terkait pemberdayaan masyarakat, leading sector-nya Biro Bina Pemberdayaan Sumber dan Masyarakat. Dan yang ketiga ada reformasi birokrasi tematik kemiskinan, ini jadi program Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), yang dikoordinasikan oleh Biro Organisasi Setda.