Ferdy Sambo Disebut Tak Seharusnya Dihukum Mati, Ini Alasannya

Dalam hukum nasional, hak tersebut dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 serta Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Intinya, apapun jenis dan sifat kejahatannya, apapun latar belakang identitas pelakunya, bentuk hukuman kepada mereka harus bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat maupun martabat manusia.

Keluarga korban, sebagai pihak yang kehilangan orang tercinta dalam kejahatan ini, tentu berhak mendapat pemulihan hak mereka, termasuk melihat pelaku yang bertanggung jawab diproses secara adil.

Sikap menentang hukuman mati bukanlah membenarkan kejahatan. Tapi, seperti yang dikatakan banyak keluarga korban, hukuman mati tidak bisa benar-benar meringankan penderitaan dan rasa kehilangan mereka.

Pernah dengar ungkapan "mata dibalas mata, seluruh dunia bisa jadi buta"? Balas dendam bukanlah jawabannya. Jawabannya ada pada pengurangan kekerasan dan perbaikan sistem yang abai terhadap kejahatan, dan abai terhadap kurangnya pemenuhan hak-hak dasar, bukan menyebabkan lebih banyak kematian.

2. Hukuman Mati Tidak Serta Merta Memperbaiki Citra Kepolisian

Kasus pembunuhan ini makin menunjukkan akuntabilitas di tubuh kepolisian masih jauh dari ideal.

Namun, tetap saja, hukuman mati bukan jalan pintas untuk memperbaiki citra kepolisian sebagai penegak hukum yang belakangan ini tergerus akibat ulah para anggotanya.

Kapolri harus menyadari bahwa permasalahan internal lembaganya lebih luas dari kasus Sambo semata. Masih banyak kasus dugaan kekerasan polisi lainnya yang dilakukan terhadap warga, yang belum mendapatkan penyelesaian yang transparan dan akuntabel seperti kasus Sambo ini.

Misalnya sepanjang tahun 2022, Amnesty International Indonesia mencatat kasus pembunuhan di luar hukum yang berada di luar wilayah Papua setidaknya mencapai 30 kasus dengan 31 korban. Mayoritas terduga pelaku (27 kasus) berasal dari anggota kepolisian. Setidaknya hingga akhir tahun 2022, dari 27 kasus tersebut baru empat yang diproses hukum.

Jadi, kasus Sambo ini bukanlah kasus pembunuhan di luar hukum pertama yang melibatkan polisi. Negara sebaiknya berfokus membenahi keseluruhan sistem penegakan akuntabilitas aparat keamanan yang terlibat kejahatan.

Ke depannya, Kapolri harus mengevaluasi kepolisian secara menyeluruh dan mengambil langkah sistematis untuk mencegah kejadian berulang. Kapolri juga harus meninjau kembali kasus-kasus kekerasan lainnya yang melibatkan polisi dan memastikan penyelesaiannya transparan dan akuntabel.

Seluruh anggota penegak hukum yang melakukan kejahatan harus diadili dalam persidangan berstandar internasional tentang fair trial dan tidak berakhir dengan penerapan hukuman mati.