Transformasi Penilaian dari Kehadiran Fisik Menjadi Berbasis Output Kerja

Pemerintah ingin mendorong sistem kerja yang lebih modern, adaptif, dan berbasis digital, selain ada faktor efisiensi seperti penghematan konsumsi bahan bakar sebagai respons dinamika global.

Efisiensi mulai ditempuh. Pemerintah membuat skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai respons atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus dorongan mempercepat transformasi birokrasi berbasis digital. Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan pola kerja yang lebih fleksibel tanpa mengurangi produktivitas aparatur.

Untuk mendalami konsep serta arah implementasi kebijakan tersebut, wartawan Koran Jakarta, Paundra Zakirulloh, berkesempatan mewawancarai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya.

Kebijakan work from home (WFH) untuk ASN ramai disorot publik. Bagaimana implementasinya?

Saat ini kebijakan tersebut mulai diimplementasi setelah berbagai tahap pengkajian yang cukup komprehensif. Ada surat edaran yang mengatur ketentuan teknis fleksibilitas kerja, termasuk skema work from home. Dalam prosesnya, kami juga melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri, agar kebijakan ini selaras dengan kebutuhan nasional dan kondisi instansi masing-masing.

Apa latar belakang utama pemerintah mendorong kebijakan WFH untuk ASN?

Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari agenda besar transformasi tata kelola pemerintahan. Pemerintah ingin mendorong sistem kerja yang lebih modern, adaptif, dan berbasis digital. Selain itu, ada faktor efisiensi yang juga menjadi pertimbangan, seperti penghematan konsumsi bahan bakar dan respons terhadap dinamika global yang berdampak pada sektor energi. Namun perlu ditegaskan, efisiensi bukan satu-satunya tujuan.

FOTO: HUMAS MENPANRB

Jadi, apakah WFH ini lebih ke arah efisiensi atau transformasi kerja?

Fokus utamanya adalah transformasi cara kerja. Efisiensi memang menjadi salah satu dampak positif yang diharapkan, tetapi bukan tujuan utama. Yang ingin dicapai adalah perubahan paradigma kerja ASN dari yang sebelumnya sangat bergantung pada kehadiran fisik menjadi berbasis kinerja atau output kerja yang nyata.

Banyak yang memahami WFH hanya sebagai bekerja dari lokasi yang berbeda. Apakah itu benar?

Pemahaman itu belum sepenuhnya tepat. WFH bukan sekadar berpindah tempat kerja dari kantor ke rumah. Esensinya adalah perubahan sistem kerja secara menyeluruh, termasuk bagaimana kinerja diukur, bagaimana koordinasi dilakukan, serta bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan. Jadi ini adalah perubahan yang lebih mendasar, bukan sekadar soal lokasi.

Di masyarakat muncul anggapan bahwa WFH berarti ASN bisa bekerja dari mana saja, termasuk kafe. Tanggapannya?

Perlu diluruskan bahwa work from home tetap berarti bekerja dari rumah, bukan dari tempat lain seperti kafe atau lokasi umum lainnya. Mekanisme ini sudah diatur dalam peraturan. Nantinya, detail teknisnya akan kami sampaikan secara resmi agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat. Mereka harus absen dua kali di tempat yang sama.

Apakah kebijakan ini nantinya berlaku seragam untuk semua instansi pemerintah?

Tidak. Kami menyadari bahwa karakteristik tugas dan fungsi ASN sangat beragam. Ada instansi yang sangat bergantung pada kehadiran fisik, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan akan bersifat proporsional dan kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.