Kalbar Harus Siap Hadapi Transformasi Pertanian Dampak IKN

PONTIANAK - Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) Kementerian Pertanian RI Batara Siagian mengatakan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) harus siap menghadapi transformasi di sektor pertanian dalam beberapa hal, tidak terlepas dari dampak hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kalbar menjadi provinsi penyangga IKN yang berada di Kaltim. Untuk itu pasti ada transformasi termasuk di sektor pertanian dan Kalbar harus siap. IKN ini sudah di depan mata," ujar Batara Siagian saat memberikan sambutan usai melakukan panen raya padi, di Kubu Raya, Senin (13/2).

Ia menjelaskan di antara transformasi yang perlu menjadi perhatian yakni terkait usaha pertanian. Peredaran dan kebutuhan akan beras tentu akan meningkat dan bertambah karena memang Kalbar menjadi bagian provinsi penyangga IKN.

"Adanya IKN nanti Kalbar akan dihadapkan pada penguasaan perdagangan terutama di sektor pangan. Komoditas menjadi hal yang penting. Nah, perlu antisipasi dan lainnya bagaimana suplai dan stok beras harus bisa dijaga. Kalau masuk mekanisme pasar, maka pengaturannya perlu menjadi perhatian," kata dia pula.

Untung saja, menurutnya, saat ini pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian RI membangun stok beras. Hal itu memang selama ini distribusi beras tidak bisa dikuasai dan bisa dikendalikan langsung pemerintah. Sebagai solusi dan agar pemerintah lebih maksimal dalam menjaga ketahanan pangan terutama beras penguasaan stok beras di tingkat penggilingan dimaksimalkan.

"Pemerintah akan membangun stok 100 ribu ton beras di penggilingan. Kami sudah membuat percontohan di Sulsel. Membangun stok ini ingin membuat pusat logistik baru. Termasuk Kalbar ini mulai akan hal itu apalagi ada IKN," kata dia lagi.

Ia juga mengatakan pemerintah pusat juga akan membangun RMU modern, sehingga hasilnya produksi beras maksimal mendekati premium. "Bahkan, RMU dilengkapi mesin pengering padi. Hal itu untuk memaksimalkan hasilnya. Ada 60 RMU modern yang dibangun," papar dia.

Dia menambahkan tak kalah penting transformasi birokrasi juga harus menjadi perhatian, apresiasi atau sebaliknya akan menjadi hal yang baru sebagaimana permentan yang ada. "Siapa yang berprestasi bisa mendapat penghargaan atau apresiasi seperti naik golongan. Kemudian sebaliknya bisa turun golongan kalau tidak berprestasi atau tidak mau sesuai kebijakan percepatan pembangunan oleh organisasi di mana bekerja," ujarnya.