Bappenas Perkuat Analisis Kenaikan Muka Air Laut, Risiko Pesisir Tak Bisa Lagi Diabaikan

JAKARTA – Kenaikan muka air laut menjadi salah satu dampak nyata perubahan iklim yang semakin mengancam kawasan pesisir.

Fenomena ini meningkatkan risiko banjir rob, abrasi pantai, intrusi air laut ke sumber air tawar, hingga kerusakan infrastruktur dan hilangnya lahan produktif.

Karena itu, upaya mitigasi dan adaptasi seperti penguatan perlindungan pesisir, penataan ruang berbasis risiko, serta pengurangan emisi gas rumah kaca perlu dilakukan secara terpadu agar dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat ditekan dalam jangka panjang.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) mengembangkan analisis kenaikan muka air laut melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT).

Analisis ini mengintegrasikan data spasial, sosial ekonomi, layanan dasar, infrastruktur, kelompok rentan, dan perlindungan sosial dari berbagai institusi pemerintah, sehingga memberikan gambaran mengenai wilayah yang perlu menjadi perhatian, masyarakat yang berpotensi terdampak, layanan yang perlu diperkuat, serta intervensi pembangunan yang dapat diprioritaskan.

“Analisis SEPAKAT membantu memperluas pemahaman mengenai dampak kenaikan muka air laut, tidak hanya terhadap kondisi fisik wilayah, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat, layanan dasar, aktivitas ekonomi, dan infrastruktur,” ungkap Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki dalam agenda Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa (14/7).

Hasil analisis tersebut dituangkan dalam Dashboard Kenaikan Muka Air Laut pada aplikasi SEPAKAT serta buku “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi Kenaikan Muka Air Laut untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif” yang juga diluncurkan bersamaan dengan dialog ini.

Kedua instrumen tersebut diharapkan mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan isu kenaikan muka air laut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Berdasarkan hasil analisis SEPAKAT, terdapat 4.787 pekerja informal perkotaan, 4.566 pekerja sektor perikanan dan peternakan, 65,5 persen kepala keluarga perempuan non-penerima Program Bantuan Sosial, 14,59 persen wilayah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pesisir, serta 537 infrastruktur strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan adaptasi dalam menghadapi skenario kenaikan muka air laut setinggi 25 sentimeter.

"Data permukaan air laut ini sudah ada dan fenomena itu akan terjadi. Kita sebagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya mempunyai kesempatan untuk mengantisipasi jauh lebih awal dari sekarang, sehingga mitigasi dan resiliensi masyarakat dapat kita bangun secepat mungkin," ujar Deputi Maliki.

Dalam dialog tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo turut berbagi pengalaman memanfaatkan data dan analisis dampak kenaikan muka air laut melalui penyusunan berbagai ringkasan kebijakan yang mencakup isu adaptasi bencana dan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di wilayah pesisir.

Pelaksana Harian (Plh) Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Tim Stapleton menyampaikan bahwa Pemerintah Australia mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pendekatan perencanaan yang semakin responsif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan masyarakat.

“Melalui SKALA program kemitraan Australia-Indonesia untuk tata kelola desentralisasi, Australia mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat perencanaan berbasis bukti, penggunaan data, dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Australia dan Indonesia akan terus bekerjasama untuk membangun ketahanan, melindungi komunitas yang rentan, dan mendukung pembangunan inklusif berbasis bukti,” ujar Tim Stapleton.