Skema Subsidi Biaya Transportasi Harus Tepat Sasaran

Diminta terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha, sepakat dengan Presiden memberi subsidi terhadap biaya transportasi, tetapi skemanya harus benar -benar diatur supaya tidak jatuh ke tangan yang salah.

Subsidi, terang Eugenia, bukan untuk meredam inflasi, tetapi untuk memperkuat daya beli. Misalnya, karena kenaikan harga BBM maka kemampuan membeli masyarakat itu menurun, dari biasanya membeli tiga menjadi hanya mampu dua. Makanya, skema subsidi itu harus tepat.

"Jangan sampai subsidinya justru diberikan untuk transportasi, nanti yang untung justru pengusaha transportasinya dan mereka tidak akan menurunkan harga angkut ke petani atau nelayan, sebab harga BBM kan sudah dinaikkan sebelumnya," paparnya.

Menurut dia, subsidi yang tepat itu harus langsung diberikan ke petani dan nelayan, karena mereka inilah yang menggunakan sektor transportasi itu. Dengan demikian, mereka diharapkan tidak menaikkan harga pangan atau ikannya ketika dijual ke konsumen.

Begitu pula subsidi ke nelayan harus langsung ke mereka karena dia menggunakan kapal motornya untuk melaut. Dengan subsidi diharapkan nelayan tidak menaikkan harga ikan tangkapannya.

Kalau ingin meredam inflasi, solusinya hanya dua yakni dengan menaikkan suku bunga dan menurunkan harga termasuk bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi, subsidi itu hanya untuk memperkuat kemampuan beli saja tidak akan menurunkan harga di pasar," katanya.

Sementara itu, pengamat dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, mengatakan jika harga BBM naik, otomatis biaya transportasi ikut naik. Kalau subsidi sebagai solusi masalahnya maka sifatnya hanya jangka pendek, bergantung kemampuan APBN dan APBD.

"Kalau dua persen dari Dana Transfer Umum untuk subsidi transportasi barang, akan bertahan dalam jangka waktu berapa lama? Sedangkan harga BBM tinggi diperkirakan berlangsung dalam jangka waktu relatif lama," katanya.