Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Mafia Berupaya Halangi Pengembangan Pertanian Multikultural

20 Senin, 24 Okt 2022, 00:04 WIB | Oleh: Tim Redaksi

Kedua, Badan Pangan harus fokus pada program yang benar-benar berkontribusi bagi pengembangan pertanian secara nyata dan terlihat success story-nya setiap tahun dengan kebijakan yang terhubung dengan kementerian.

Salah satu masalah utama pertanian nasional menurut Masyhuri adalah petani Indonesia yang mayoritas adalah petani gurem dengan kepemilikan lahan hanya 0,3 hektare. Padahal dalam UUPA dan diulang kembali dalam UU No 1 Tahun 1960 tersurat jelas bahwa minimal lahan petani adalah dua hektare.

Di masa Orde Baru, ada kebijakan transmigrasi yang membuat petani gurem di Jawa berpindah ke luar Jawa dengan diberi tanah dua hektare. "Badan Pangan semestinya memiliki kebijakan yang jelas dan konkret seperti itu, agar masalah pertanian kita yakni petaninya gurem semua, tidak memiliki tanah, bisa naik kelas memiliki lahan pertanian yang memadai," jelas Masyhuri.

Pada akhir pekan lalu, Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, di Malang, Jawa Timur, mengatakan salah satu upaya untuk memperkuat sektor pangan di dalam negeri melalui Gelar Pangan Nusantara (GPN) yang memperkenalkan potensi pangan Nusantara.

Dalam Gelar Pangan Nusantara kali ini, pihaknya melakukan rangkaian kegiatan yang bersifat edukatif melalui berbagai lomba yang mendorong kreativitas, yang mengandung pesan dan kampanye seputar penguatan pangan nasional.

Selain itu, juga mengampanyekan gerakan untuk mengurangi pemborosan pangan dan sosialisasi gerakan makan telur setiap hari untuk meningkatkan gizi masyarakat, termasuk untuk mengurangi prevelansi stunting.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Dicoret dari Wilayah Usaha Pertambangan.

Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Dicoret dari Wilayah Usaha Pertambangan.

20 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +