Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Pengelompokan Pangan Strategis Mudahkan Antisipasi Gejolak

📅 Rabu, 04 Mar 2026, 01:15 WIB | Oleh:
Pengelompokan Pangan Strategis Mudahkan Antisipasi Gejolak Doc: ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta
Ket. Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja pembahasan Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027 bersama dengan jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/3).

JAKARTA – Di saat dunia tidak menentu, pemerintah daerah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan, utamanya terkait kecukupan pangan. Untuk itulah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mulai mengelompokkan komoditas pangan strategis. “Langkah ini untuk menentukan prioritas kebijakan dan mengendalikan potensi lonjakan harga karena berpengaruh terhadap inflasi daerah,” tutur Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Jakarta, Suharini Eliawati, Selasa (3/3).

Dia menyatakan dengan pemetaan yang jelas, Pemprov dapat lebih fokus menjaga pasokan. Dia membagi pangan strategis. Kemudian pengaruhnya terhadap inflasi. Tidak kalah penting untuk Jakarta adalah kondisi impor. Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Nova Harivan, menekankan bahwa pangan harus menjadi perhatian utama di tengah peningkatan tantangan global yang berpotensi memicu gejolak harga dan gangguan pasokan.

Nova pun minta agar Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta semakin aktif mendampingi warga, khususnya kelompok tani (poktan). Dengan begitu, para petani mampu mengembangkan sumber pangan secara mandiri di wilayah masing-masing.

Menurut Nova, penguatan kapasitas masyarakat melalui Poktan merupakan langkah strategis membangun sistem pangan berbasis komunitas. Dengan pembinaan tepat, masyarakat mampu belajar dan menerapkan praktik pertanian maupun budi daya pangan mandiri secara lebih cepat dan efektif.

Lebih lanjut Nova juga menilai kondisi global yang tidak menentu. Ini termasuk potensi resesi dan konflik geopolitik yang dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan pangan. Maka, untuk antisipasi jangka panjang, Jakarta harus memiliki sumber daya pangan tersendiri. Misalnya, ada resesi ataqu apa pun, Jakarta sudah aman.

Dia menambahkan, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga dengan stabilitas harga, distribusi, serta daya beli masyarakat. Maka, perumusan kebijakan dalam Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 harus mampu menjawab tantangan tersebut secara komprehensif.

Stok Aman

Sementara itu, Pemprov Jakarta memastikan ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat aman dan mencukupi selama bulan puasa dan lebaran di tengah konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran. Perang ini berpotensi memengaruhi harga komoditas internasional.

Sebaiknya Anda baca juga:

“Berdasarkan perkiraan kebutuhan dan ketersediaan pangan, seluruh komoditas strategis di Jakarta berada dalam status cukup dengan cadangan yang memadai,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo.

Elisabeth pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak perlu panic buying. Kendati demikian, dia mengakui kebutuhan pangan memang meningkat saat puasa dan menjelang Idul Fitri atau pada periode Maret 2026. Komoditas yang tinggi permintaannya antara lain telur ayam, daging sapi/kerbau, serta bawang putih, dan bawang merah.

Berdasarkan data sementara, kenaikan terbesar terjadi pada telur ayam yang lebih dari 17 persen. Kemudian, disusul daging ayam dan bawang merah yang naik di atas 10 persen. Sedangkan stok beras tercatat lebih dari 136.000 ton. Jumlah ini jauh melampaui kebutuhan sekitar 78.000 ton. Komoditas protein hewani, gula pasir, minyak goreng, serta aneka hortikultura juga memiliki buffer stok yang memadai.

Untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan stok harian di pasar-pasar tradisional maupun ritel modern, dilakukan koordinasi dengan BUMD pangan. Koordinasi juga untuk meredam dampak dari potensi gejolak harga akibat dinamika global. Kerja sama juga dengan distributor utama, asosiasi pedagang, serta pemerintah pusat.

“Kami juga intensifikasi proses monitoring harga di lapangan. Jika ditemukan indikasi kenaikan harga yang tidak wajar, kami segera intervensi dengan operasi pasar, bazar pangan murah, dan optimalisasi pasokan dari BUMD,” ungkap Elisabeth.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
jakartafair2026

Luar Negeri
PBB Desak Perusahaan AI Tra...
Luar Negeri
Liga Arab Kukuhkan Nabil Fa...
Ternyata Gara-Gara Ini, Taufik Hidayat Pelaku Penyekapan Perempuan hingga Buta di Bandung Berhasil Diciduk

Ternyata Gara-Gara Ini, Taufik Hidayat Pelaku Penyekapan Perempuan hingga Buta di Bandung Berhasil Diciduk

24 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.