Dirut BPJS Kesehatan Luncurkan Buku Tentang Jaminan Kesehatan

JAKARTA - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dirut BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, meluncurkan buku tentang jaminan kesehatan. Peluncuran buku sekaligus merayakan Hari Buku Nasional setiap tanggal 17 Mei.

"Saya harap buku tersebut mampu memberikan manfaat terhadap upaya pengembangan maupun penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)," ujar Ali, dalam peluncuran buku berjudul ""enyulam Program Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia" di Jakarta, Rabu (18/5).

Ali mengatakan, buku tersebut berisi pandangan pribadinya mengenai seluk beluk Program JKN-KIS. Dia juga menjabarkan strategi untuk memperluas kepesertaan JKN-KIS, mencapai Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan mutu pelayanan, serta menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS.

"Sejumlah topik hangat seperti rencana implementasi paket manfaat berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) juga diulas," jelasnya.

Secara khusus, Ali juga membahas pentingnya ekosistem digital jaminan kesehatan. Tujuannya untuk menghadirkan kemudahan, kecepatan, kenyamanan, peningkatan mutu, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Dia juga menyinggung tentang pengembangan klinik dan rumah sakit percontohan yang menerapkan ide baru sebagai benchmark bagi fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu, dia juga menguraikan dengan singkat pergeseran status pandemi Covid-19 menjadi endemi, yang tentu berdampak terhadap pelayanan kesehatan, pola pembiayaan, hingga keberlanjutan Program JKN-KIS ke depannya.

"Saya harap buku tersebut bisa menjadi legacy yang merefleksikan sejauh mana upaya Indonesia mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas bagi penduduknya," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi RI Periode 2019-2021, Bambang Brojonegoro, berharap isi buku tersebut bisa diwujudkan di realita. Dengan begitu, BPJS Kesehatan mampu memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang semakin baik.

"Manusia yang sehat adalah persyaratan dasar untuk kemajuan suatu bangsa, sebab produktif, ekonomi semakin baik. BPJS Kesehatan sebagai bagian dari SJSN adalah revolusi pemerintah dalam membantu masyarakat Indonesia yang maju," terangnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena, memandang, data BPJS Kesehatan perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal. Di sisi lain, prinsip kesetaraan pemanfaatan dan akses pelayanan kesehatan diharapkannya bisa dioptimalkan di wilayah timur Indonesia, terutama Papua Barat.

"Alangkah baiknya BPJS Kesehatan ini bisa ditampilkan sebagai keunggulan Indonesia. Mereka kagum melihat Indonesia bisa berhasil menjalankan Program JKN-KIS dengan baik setelah di awal melalui berbagai dinamika," terangnya.