Kredibilitas dan Kepastian Perlindungan Investor Penting untuk Pertahankan Modal dalam Jangka Panjang

JAKARTA - Sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham Indonesia dinilai lebih berkaitan dengan persoalan tata kelola, transparansi, dan keamanan investasi ketimbang fundamental perekonomian nasional. Perbaikan aspek tersebut akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan investor global sekaligus mencegah risiko meluas ke pasar keuangan lainnya.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Buddi Wibowo, mengatakan persoalan yang disoroti MSCI pada dasarnya dapat diatasi melalui langkah konkret dari regulator dan pengelola bursa. Transparansi kepemilikan saham dan kepastian pembenahan tata kelola perlu menjadi prioritas.

“MSCI tidak mempermasalahkan fundamental ekonomi Indonesia, yang mereka persoalkan adalah tata kelola, transparansi, dan keamanan investasi di bursa saham Indonesia,” kata Buddi.

MSCI sebelumnya mempertimbangkan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia ke kategori Frontier Market, sebelum kemudian mengarah pada kategori Standalone Market. Perkembangan tersebut menjadi perhatian karena klasifikasi pasar merupakan salah satu pertimbangan investor global dalam menentukan strategi investasi.

Buddi menilai persoalan transparansi dan tata kelola Bursa Efek Indonesia (BEI) sebenarnya telah menjadi perhatian sejak awal 2026. Pada 30 Januari 2026, CEO Danantara, Rosan Roeslani, mendukung percepatan demutualisasi BEI guna memperkuat tata kelola pasar modal.

Dua hari kemudian, Rosan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI menurunkan ambang batas pelaporan kepemilikan saham dari lebih dari lima persen menjadi sekitar satu hingga dua persen. Usulan tersebut menindaklanjuti masukan investor asing yang menginginkan keterbukaan informasi kepemilikan saham yang lebih baik.

Namun demikian, delapan bulan berselang, Buddi menilai sejumlah persoalan mendasar belum sepenuhnya terselesaikan. Ketentuan minimum saham beredar di publik atau free float, transparansi kepemilikan saham terkonsentrasi, serta kejelasan tahapan implementasi reformasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi otoritas.

Menurut dia, rendahnya likuiditas dan terbatasnya keterbukaan identitas pemegang saham dapat menciptakan ruang bagi praktik manipulasi harga. Karena itu, keterbukaan informasi kepemilikan saham perlu diperkuat agar pelaku pasar dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan secara lebih dini.

“Buka saja data tersebut, maka calon pelaku manipulasi harga saham dengan sendirinya punya hambatan yang jelas karena identitas mereka bisa ketahuan,” ujarnya.

Buddi menambahkan, penindakan terhadap pelanggaran perdagangan saham memang diperlukan, tetapi langkah tersebut belum cukup untuk memberikan kepastian kepada investor bahwa praktik manipulasi dapat dicegah.

Perbaikan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum.

Ia juga menyoroti belum jelasnya jadwal pelaksanaan demutualisasi BEI, meskipun landasan regulasinya telah tersedia. Demutualisasi merupakan perubahan struktur kepemilikan dan tata kelola bursa dari organisasi yang dimiliki anggota menjadi badan usaha dengan struktur kepemilikan yang berbeda.

Buddi menyebut sekitar 75 persen bursa di dunia telah menjalankan demutualisasi. Menurut dia, kejelasan tahapan dan jadwal implementasi diperlukan agar komitmen reformasi pasar modal dapat dinilai melalui kemajuan yang terukur.

Risiko Menjalar ke Pasar Obligasi

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian Anita Nuswantara, mengingatkan bahwa perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas apabila investor global menilai risiko investasi di dalam negeri meningkat.