Presiden Beri Sinyal ke Mafia Minyak Goreng agar Tidak Mempermainkan Rakyat

Kalau pengusaha bandel seperti di kasus minyak goreng itu, pemerintah bisa mencabut perizinannya, terutama perkebunan sawitnya. Apalagi secara prinsip yang dipakai adalah tanah negara. Tindakan tegas, katanya, bukan hanya untuk pengusaha sawit, tetapi bagi semua mafia sektor pangan lainnya yang gemar mengimpor komoditas tertentu yang diproduksi dalam negeri.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengapresiasi langkah Presiden itu dan pihaknya sudah memantau sejak kemarin di beberapa lokasi. Ada beberapa penurunan harga 400 rupiah per kilogram (kg) di Sekadau, Kalimantan Barat, dan di Jambi sekitar 500 rupiah per kg.

"Solusi untuk masalah ini adalah harus ada pencatatan di pabrik soal nama-nama petani yang supply buah masuk pabrik. Sebab ini akan menguntungkan pabrik perusahaan karena ketika ada situasi normal, mereka akan menjual CPO dengan harga normal, tetapi mereka membeli buah sawit dari petani dengan harga murah," kata Mansuetus.

Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, mengatakan jika pengusaha menjual minyak goreng di dalam negeri, mereka sudah untung karena menerima dana subsidi.

"Kalau mereka menjual minyak goreng ke luar negeri, mereka pengusaha mendapat untung dua kali, yakni menerima dana subsidi dan menerima keuntungan ekspor yang tinggi," katanya.