Bansos Bakal Berubah Total! Luhut Ungkap Skema Transfer Tunai Mulai 2027

Jakarta - Pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai langsung (cash transfer) pada kuartal I-II 2027.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini masih mematangkan data penerima bansos untuk memastikan bantuan disalurkan lebih tepat sasaran.

“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut saat ditemui di Jakarta, Sabtu (5/9).

Menurut Luhut, skema bansos ke depan diarahkan untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan lagi melalui insentif terhadap produk tertentu.

“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” ujarnya.

Terkait besaran bantuan, Luhut menyebut pemerintah menghitung nilainya sekitar Rp5,4 juta per keluarga. Namun, ia menegaskan besaran akhir masih bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp1.200 triliun,” katanya.

Luhut sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan uji coba cash transfer pada awal 2027. Ia mengatakan bantuan nantinya diberikan langsung kepada masyarakat yang dinilai memenuhi kualifikasi.

“Karena bansos itu nanti kita mungkin tidak berikan lagi insentif kepada produk, kita akan berikan insentif kepada orang langsung. Jadi nanti sekian puluh juta atau ratusan juta penduduk kita yang qualified untuk menerima cash transfer itu saya kira bisa kita lakukan pada awal tahun depan. Kita akan uji coba pada awal 2027,” ujar Luhut di Subang, Jawa Barat, Kamis (3/9).

Verifikasi Menggunakan Teknologi

Untuk mendukung perubahan skema tersebut, pemerintah tengah mengembangkan sistem digital guna meningkatkan ketepatan sasaran penerima bansos.

Luhut mengatakan pemerintah mendorong penerapan government technology berbasis kecerdasan buatan (AI) serta integrasi data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Verifikasi penerima juga akan memanfaatkan teknologi biometrik dan pengenalan wajah (face recognition).

Menurut dia, penggunaan teknologi tersebut dapat mengurangi interaksi langsung dalam proses administrasi sehingga diharapkan mampu mempersempit celah penyimpangan.

“Karena pertemuan orang-orang akan sangat berkurang, karena semua dengan face recognition, dengan biometrik itu sudah bisa semua didapat. Pendataan ini saya kira satu loncatan yang hebat di zaman pemerintahannya Presiden Prabowo,” katanya.