Presiden Instruksikan Menteri Amankan Pangan dan Energi

"Keduanya memiliki implikasi kompleks yang jika terganggu karena berkaitan dengan kepentingan langsung konsumsi publik hari ke hari. Sejauh ini, kita hanya mutar-mutar saja, fokus pada soal ketahanan pangan dan energi secara sporadis, tapi tidak progres menuju kedaulatan pangan dan energi berkelanjutan sehingga selalu rentan menghadapi krisis dari luar negeri," kata Surokim.

Cara berpikir seperti itu, katanya, hanya memungkinkan untuk bertahan saja, sehingga sulit untuk berkembang dan ekspansif. Maka itu, tidak cukup fokus pada ketahanan yang identik dengan bertahan dari tekanan dari luar. Berbeda dengan kedaulatan, selain bisa bertahan dan eksis dari tekanan luar, juga bisa ekspansif dan berkembang berkelanjutan.

"Penekanan Presiden seharusnya tidak saja diarahkan ke ketahanan yang bersifat pasif kuratif, tetapi juga kedaulatan yang sifatnya aktif antisipatif. Instruksi Presiden seharusnya tidak hanya jadi warning, tetapi juga bisa diarahkan ke penguatan awareness and allertness, kedaulatan pangan dan energi," kata Surokim.

Secara terpisah, Dewan Penasihat Institut Agroekologi Indonesia (Inagri), Ahmad Yakub, mengatakan saat krisis, kinerja pertanian terbukti mampu bertahan dan tumbuh serta menjadi penyelamat perekonomian.

"Jangan sampai petani menjadi korban ketika harga pangan dunia melonjak, justru seharusnya mereka mendapat keuntungan," kata Yakub.

Pemerintah harus sadar bahwa pertanian menjadi sokoguru ekonomi nasional. Agricultural bukan sekadar agribusiness belaka, namun suatu aktivitas budaya bertani yang efek berantainya menompang ekonomi desa dan kota. "Rakyat sebagai pelakunya harus diprioritaskan, hilangkan cara gampang impor dalam semua logika kebijakan," tandas Yakub.