RI Masih Rentan terhadap Gejolak Global, BI Lanjut Menaikkan Suku Bunga Acuan

Stabilitas Moneter - Kebijakan lebih Dini Biasanya Memberi Sinyal Kuat kepada Pasar

JAKARTA - Keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan BI Rate 0,25 persen atau 25 basis poin (bps) ke level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan, Kamis (18/6) mengindikasikan tekanan domestik dan eksternal belum sepenuhnya terkendali.

Dalam RDG pada Mei 2026, otoritas moneter itu menaikkan BI Rate sekaligus 0,5 persen ke level 5,25 persen, disusul kenaikan 0,25 persen dalam RDG mingguan baru-baru ini.

Dengan demikian, dalam kurun waktu sebulan BI telah menaikkan suku bunga BI Rate 100 basis poin atau 1 persen dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen.

Pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi yang diminta pendapatnya mengatakan kondisi itu menunjukkan perekonomian Indonesia masih rentan terhadap gejolak global.

“Stabilitas makro yang masih bergantung pada instrumen moneter defensif menunjukkan kalau perekonomian Indonesia masih sangat rentan terhadap gejolak global,” kata Badiul.

Apalagi kebijakan tersebut diambil dalam kondisi yang paradoks.

Di tengah inflasi Indonesia yang relatif rendah dan terkendali pada kisaran sasaran 2,5±1 persen, bank sentral justru menaikkan suku bunga.

Bagi Badiul, persoalan mendasar bukan lagi inflasi, melainkan lemahnya ketahanan eksternal dan dangkalnya struktur pasar keuangan domestik.

Kenaikan suku bunga paparnya hanya sebagai obat jangka pendek yang mahal.

Setiap kenaikan 25 basis poin berpotensi menekan permintaan kredit, menaikkan biaya investasi, dan memperlambat ekspansi usaha.

“Padahal ekonomi justru membutuhkan stimulus pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Dari sisi fiskal, Badiul memperingatkan bahwa stok utang pemerintah sebesar 9.658,1 triliun rupiah.

Namun persoalan utama terletak pada meningkatnya biaya pengelolaan utang.

“Ketika suku bunga naik, APBN berisiko semakin tersandera pembayaran bunga dan kehilangan ruang untuk membiayai investasi publik, perlindungan sosial, serta program-program produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.