PLN dan Pertamina Jangan Sia-siakan Dukungan Presiden

Hal itu bisa dilakukan dengan segera mengeluarkan jadwal lelang pembangkit energi terbarukan (ET), mempercepat rencana pensiun PLTU dan PLTGU yang sudah tua serta mempercepat proses pengadaan pembangkit ET.

Langkah lainnya adalah memangkas negosiasi Power Purchase Agreement (PPA) dan tidak mempersulit pemberian izin pada masyarakat dan pelaku usaha yang ingin memasang PLTS Atap. "Untuk Pertamina, mereka sudah punya rencana transformasi bisnis yang cukup baik. Jadi tinggal eksekusi saja," kata Fabby.

Direktur Assosiasi Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, juga menyampaikan pendapatnya kalau dalam perkembangan terbaru, harga energi dari sumber EBT di pasar global semakin murah dibanding energi fosil, sehingga tidak ada lagi alasan EBT itu mahal.

Kemudian, secara global juga makin banyak juga dukungan pembiayaan untuk EBT. Dengan demikian, tidak perlu ragu, karena tren global sedang menuju energi hijau. "Tinggal dukungan dari pemerintah ialah beri insentif untuk investor," kata Tiza.

Menurut Tiza, keputusan transisi itu membutuhkan paket yang konsisten, tidak boleh berubah-ubah. "Pemerintah tidak boleh lagi memberikan izin baru untuk konsesi tambang dan tidak memberikan juga subsidi untuk konsensi tambang," katanya.

Pemerintah juga harus mengurangi demand PLTU batu bara atau Independent Power Producer (IPP). Lakukan pensiun dini batu bara. "Jangan lagi beri subsidi PLTU batu bara dan bikin supaya energi batu bara ini lebih mahal entah melalui skema karbon atau sistem tax," tegasnya.